Media digital yang menyajikan informasi aktual dan informatif seputar Jakarta dan Nasional
Pemeriksaan kehamilan kini tidak hanya berfokus pada pemantauan pertumbuhan janin melalui pemeriksaan rutin. Seiring berkembangnya teknologi kedokteran, pemeriksaan prenatal juga dapat mencakup skrini
HAIJAKARTA.ID- Kabar baik bagi para lulusan perguruan tinggi yang ingin menambah pengalaman kerja. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali membuka pendaftaran Program Pemagangan Nasional atau MagangHub Batch 3 Angkatan II mulai 27 Oktober hingga 4 November 2026. Program ini memberikan kesempatan bagi lulusan baru untuk memperoleh pengalaman kerja secara langsung di perusahaan mitra, sekaligus meningkatkan keterampilan dan […]
HAIJAKARTA.ID- Kabar baik bagi lulusan perguruan tinggi yang ingin memperoleh pengalaman kerja sekaligus berkontribusi dalam pengawasan sektor energi nasional. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi membuka Program Pengawal Energi 2026 dengan menyediakan 108 posisi bagi talenta muda Indonesia. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi […]
Media digital yang menyajikan informasi aktual dan informatif seputar Jakarta dan Nasional
HAIJAKARTA.ID – Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 1 Januari 2025 kini menjadi sorotan publik.
Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa membebani masyarakat kecil, dengan penerapan selektif pada barang-barang mewah.
Menurut hasil diskusi antara pemerintah dan DPR, kenaikan tarif PPN sebesar 12% akan berlaku untuk:
Sementara itu, barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, kesehatan, layanan perbankan, serta layanan pemerintahan tetap menggunakan tarif 11% yang berlaku saat ini.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk melindungi daya beli masyarakat kelas bawah.
“Kebutuhan pokok dan layanan penting lainnya tidak akan terkena dampak kenaikan tarif ini,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto juga telah meminta Menteri Keuangan dan tim terkait untuk melakukan kajian mendalam, memastikan kebijakan ini tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
Penerapan kebijakan ini dinilai mencerminkan budaya baru dalam pengambilan keputusan publik.
DPR dan pemerintah disebut menjalankan proses dialog yang intensif untuk mendengar aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan final.
Salah satu pimpinan komisi DPR menyebut kerja sama ini sebagai contoh positif tata kelola pemerintahan yang responsif.
“Kami berharap kolaborasi ini dapat memastikan kebijakan yang berkeadilan,” ungkapnya.
Pemerintah juga tengah mempertimbangkan pemberian insentif pajak tambahan untuk mendukung kelompok masyarakat tertentu sejalan dengan penerapan tarif PPN 12%.
Dengan penerapan tarif yang selektif, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara, menjaga stabilitas ekonomi, dan memberikan perlindungan bagi masyarakat rentan.
Rangkuman AI sedang dibuat…
