Disnaker DKI Imbau WFH Bagi Perusahaan di Kawasan Terdampak Demo
Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
HAIJAKARTA.ID – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan kebijakan terbaru terkait eskalasi unjuk rasa yang meningkat sejak 28 Agustus 2025 di sejumlah titik ibu kota.
Melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnaker), Disnaker DKI imbau WFH bagi perusahaan di kawasan terdampak demo mulai Senin (1/9/2025).
Selain itu, sekolah yang berada di sekitar lokasi aksi diberikan izin melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Sejumlah fasilitas umum sebelumnya ikut terdampak, seperti halte Transjakarta dan pintu MRT yang mengalami kerusakan oleh orang tidak dikenal.
Surat Edaran Disnaker DKI
Imbauan resmi Disnaker dituangkan dalam Surat Edaran Nomor e-0014/SE/2025 yang ditandatangani Kepala Disnakertransgi, Syaripudin, pada 29 Agustus 2025.
Dalam edaran tersebut, perusahaan di lokasi terdampak diminta untuk memberlakukan WFH, sementara perusahaan dengan layanan 24 jam dapat menerapkan kombinasi WFH dan WFO.
Syaripudin menegaskan bahwa kebijakan ini menyesuaikan kondisi lapangan.
Ia menyebut perusahaan telah diinformasikan melalui Apindo, Kadin, serta mediator hubungan industrial.
Disnaker juga mewajibkan seluruh perusahaan melaporkan pelaksanaan WFH melalui tautan resmi yang telah disiapkan.
PJJ untuk Sekolah di Lokasi Terdampak
Selain sektor perusahaan, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta juga memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
Kepala Disdik, Nahdiana, menyampaikan bahwa satuan pendidikan yang berada dekat lokasi unjuk rasa atau mengalami kendala akses bisa melaksanakan PJJ mulai Senin (1/9/2025).
Ia meminta setiap kepala sekolah menjaga komunikasi dengan orang tua murid, menyiapkan pendampingan, serta segera berkoordinasi dengan dinas terkait jika muncul kendala teknis.
Langkah Pemprov Jaga Keamanan Publik
Kebijakan Disnaker DKI imbau WFH bagi perusahaan di kawasan terdampak demo serta PJJ bagi sekolah merupakan upaya Pemprov menjaga keselamatan warga, sekaligus memastikan aktivitas ekonomi dan pendidikan tetap berjalan.
Pemerintah berharap, dengan langkah ini, masyarakat dapat tetap beraktivitas dengan aman meski situasi di lapangan masih dinamis.
