Korban Pencurian Bajaj Sebut Tak Punya Uang untuk Lapor ke Kantor Polisi, Kinerja Polri Dipertanyakan Publik
Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
HAIJAKARTA.ID – Supriyadi (45), seorang warga Kedoya Utara, Jakarta Barat, menjadi korban pencurian bajaj kesayangannya pada Jumat (5/7/2024) dini hari.
Alih-alih melapor ke polisi, Supriyadi memilih mencari sendiri bajajnya karena khawatir biaya yang harus dikeluarkan untuk melapor ke kantor polisi.
“Saya mana punya uang untuk melapor. Setahu saya sih kalau mau melapor ada biayanya” kata Supriyadi, Kamis (11/7/2024).
Dengan pengalaman hampir 20 tahun sebagai sopir bajaj, Supriyadi memulai pencariannya dengan meminta rekaman CCTV di lokasi tempat bajajnya dicuri.
“Saya dikasih izin untuk melihat CCTV kejadian ini, pelakunya seorang diri. Itu buktinya dari CCTV di sekitar area,” ujarnya.
Pelaku diketahui mengenakan sweater dan celana berwarna gelap, dengan tinggi sekitar 160 sentimeter.
Wajah pelaku tidak terlihat jelas karena kondisi lokasi yang cukup gelap.
Pelaku mendekati bajaj, membuka pintunya dengan mudah, dan mengutak-atik bagian dalam bajaj sebelum akhirnya membawanya kabur pada pukul 00.22 WIB.
Bantuan dari Rekan Korban Pencurian Bajaj
Setelah melihat rekaman CCTV, Supriyadi menyebarkan informasi tentang pencurian tersebut kepada jaringan rekan-rekannya sesama sopir bajaj.
Dia berharap ada yang bisa memberikan informasi tentang pelaku atau keberadaan bajajnya.
“Masih belum ketemu sampai saat ini. Tapi masih cari-cari info di sopir-sopir bajaj,” ujarnya.
Diketahui ia kini membantu istrinya berjualan makanan untuk menyambung hidup.
Tantangan Polri dalam Penegakan Hukum
Integritas dan profesionalitas dalam menjalankan disiplin dan etika tetap menjadi tantangan bagi Polri.
Meski citra positif Polri menguat pada Juni 2024 dibandingkan tahun 2023, berkat transformasi melalui program Presisi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, publik masih memberikan catatan khusus.
Survei terhadap 534 responden dari 38 provinsi menunjukkan harapan publik agar Polri lebih tegas dalam menegakkan hukum 27,4 %, lebih adil 19,4 %, lebih mengayomi 17,4%, dan lebih berintegritas serta profesional dalam hal kedisiplinan dan etika 17,3 %.
