Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
Follow

HAIJAKARTA.ID – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan angkat suara untuk membela Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), terkait polemik Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah.

Luhut menegaskan bahwa pembangunan kawasan industri pengolahan nikel yang banyak diisi perusahaan China itu bukan keputusan yang dibuat sepihak oleh Jokowi.

Sebagai mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut mengatakan ia bertanggung jawab penuh atas berbagai proyek investasi selama 11 tahun terakhir, termasuk proses pembangunan IMIP.

Luhut Tegaskan IMIP Bukan Keputusan Sepihak Jokowi

“Apabila ada pihak yang menuduh keputusan ini dibuat sepihak oleh Presiden Joko Widodo, saya tegaskan bahwa koordinasi penuh dijalankan oleh saya,” ujar Luhut dalam keterangan resmi, Senin (1/12/2025), dikutip dari Kompas.

Ia juga menambahkan bahwa selama memegang jabatan strategis, dirinya selalu berusaha menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan.

Luhut mengklaim tidak pernah terlibat dalam bisnis apa pun demi menjaga integritas dan menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya.

Purnawirawan Jenderal Kopassus itu pun membuka pintu bagi siapa saja yang ingin mempertanyakan pembangunan IMIP langsung kepadanya.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak condong ke China maupun Amerika, melainkan murni untuk kepentingan Indonesia.

Luhut mengingatkan bahwa kawasan industri Morowali sudah direncanakan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan baru diresmikan pada masa Jokowi.

“Saat itu Tiongkok adalah satu-satunya negara yang siap masuk (jadi investor IMIP),” kata Luhut.

Ia menambahkan, “Tanpa hilirisasi, Indonesia tidak akan berada pada posisi ekonomi seperti hari ini,”

Ia juga menyinggung upayanya mendorong hilirisasi di sektor lain, seperti pertanian, herbal, dan hortikultura, agar bisa diteruskan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satunya melalui pengembangan Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH2) di Humbang.

“Kita sedang mengembangkan bibit tanaman terbaik, dan tiga tahun ke depan kita akan melihat hasil yang berdampak signifikan terhadap ketahanan pangan Indonesia,” ujar Luhut.

Menhan Sjafrie Kritik Bandara IMIP

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyoroti keberadaan bandara milik IMIP yang beroperasi tanpa pengawasan aparat negara.

Ia mengingatkan agar tidak sampai muncul situasi yang menyerupai “negara dalam negara”.

Sjafrie, yang juga purnawirawan Jenderal Kopassus, menilai absennya petugas Imigrasi dan Bea Cukai di bandara tersebut berpotensi mengganggu kedaulatan ekonomi negara.

“Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa melihat latar belakang dari manapun asalnya,” tegas Sjafrie.

Sebagai respons, Kementerian Pertahanan mengerahkan pasukan elite TNI Angkatan Udara untuk menjaga bandara tersebut.

Setelah isu ini jadi sorotan publik, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meresmikan bandara IMIP pada 2019.

Jokowi mengaku heran karena setiap persoalan yang muncul selalu dikaitkan dengan dirinya.

“Ya, semua hal yang tidak baik kan selalu ditariknya ke saya,” ujar Jokowi saat ditemui pada Jumat (28/11/2025).