Massa Geruduk Istana Wapres, Desak Gibran Rakabuming Raka Mundur atau Dimakzulkan!


HAIJAKARTA.ID- Sejumlah massa yang tergabung dalam sebuah aliansi mendatangi Istana Wakil Presiden (Wapres) di kawasan Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tuntutan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka keluar dari Istana Wapres dan mengundurkan diri dari jabatannya.
Kedatangan massa berlangsung sekitar pukul 14.12 WIB. Berdasarkan pantauan di lokasi, para peserta aksi tiba dengan berjalan kaki dan menggunakan mobil komando untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Dalam demonstrasi tersebut, massa membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan terhadap Gibran.
Mereka juga menyuarakan desakan agar Wakil Presiden RI tersebut dimakzulkan melalui mekanisme yang berlaku.
Aksi ini berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran, khususnya mengenai surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA yang menjadi sorotan publik.
Salah seorang orator yang berpidato dari atas mobil komando menyampaikan bahwa Istana Wapres merupakan rumah rakyat sehingga masyarakat memiliki hak untuk datang dan menyampaikan aspirasi.
"Ini adalah rumah rakyat. Kami berhak mendatangi," ujar orator dalam aksi tersebut.
Massa menyebut tuntutan mereka didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan Gibran.
Mereka menyoroti putusan MA mengenai tidak sahnya surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.
Atas dasar tersebut, para peserta aksi meminta Gibran memberikan penjelasan dan keluar menemui massa yang berada di depan Istana Wapres.
"Gibran Wapres sudah diputus tidak punya ijazah, tidak sah ijazahnya oleh MA. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk keluar dari Istana Wapres," ujar orator.
Selain meminta Gibran keluar dari kompleks Istana Wapres, massa juga mendesak agar yang bersangkutan mengundurkan diri atau menghadapi proses pemakzulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Desakan tersebut disampaikan melalui orasi secara bergantian di tengah aksi demonstrasi.
Situasi di sekitar Istana Wapres terpantau mendapat pengamanan dari aparat gabungan.
Sejumlah personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) terlihat berjaga di pintu gerbang Istana Wapres.
Sementara itu, petugas kepolisian membentuk barikade di hadapan massa untuk menjaga situasi tetap terkendali selama penyampaian aspirasi berlangsung.
Pengamanan dilakukan di sekitar lokasi aksi guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan keamanan maupun ketertiban umum.
Meski massa menyampaikan tuntutan dengan sejumlah orasi, aksi tersebut berlangsung di bawah pengawasan aparat keamanan.
Di tengah berlangsungnya demonstrasi, polemik mengenai surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran juga menjadi perhatian di lingkungan DPR RI.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyampaikan bahwa DPR akan menindaklanjuti persoalan tersebut setelah masa reses berakhir.
Dasco menjelaskan, pembahasan mengenai polemik Gibran sejauh ini masih berlangsung secara informal di antara sejumlah fraksi di DPR.
Menurutnya, beberapa pihak menginginkan agar aspirasi mengenai persoalan Wakil Presiden tersebut dibahas melalui forum resmi dan mekanisme kelembagaan DPR.
"Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dasco juga mengungkapkan bahwa DPR telah menerima berbagai masukan dari sejumlah organisasi masyarakat serta anggota parlemen lintas fraksi terkait polemik tersebut.
Ia menyebutkan, aspirasi yang berkembang nantinya dapat disampaikan melalui mekanisme yang tersedia di DPR.
"Untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres," ujarnya.
Masa reses DPR sendiri dijadwalkan berakhir pada Selasa (10/11/2026).
Setelah masa tersebut selesai, pembahasan secara resmi dapat dilakukan sesuai agenda dan tata tertib persidangan DPR.
Kedatangan massa ke Istana Wapres menambah panjang perkembangan polemik terkait dokumen pendidikan Gibran yang belakangan menjadi perhatian masyarakat.
Tuntutan pengunduran diri hingga pemakzulan yang disuarakan dalam demonstrasi tersebut menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang menginginkan persoalan ini ditindaklanjuti melalui jalur politik dan kelembagaan.
Meski demikian, proses pemakzulan presiden maupun wakil presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan tuntutan demonstrasi.
Mekanismenya harus mengikuti ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hingga berita ini ditulis, aksi massa tersebut menjadi salah satu bentuk penyampaian aspirasi publik di tengah pembahasan polemik Gibran yang juga berkembang di DPR RI.
Rangkuman AI sedang dibuat…