MPR Jadwalkan Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran pada 2 Desember 2026!

HAIJAKARTA.ID- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI telah menetapkan jadwal pelaksanaan sidang paripurna yang berkaitan dengan pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. 

Sidang tersebut direncanakan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026, di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa sidang paripurna tersebut akan menjadi agenda penting dalam proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden. 

Rangkaian agenda yang disiapkan meliputi pemilihan, pelantikan, hingga pengesahan calon Wakil Presiden terpilih.

Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Jumat (13/11/2026).

Menurut Muzani, pelaksanaan sidang telah dijadwalkan secara khusus agar proses pengisian jabatan Wakil Presiden dapat dilaksanakan melalui mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.

Agenda tersebut menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebut dalam pemberitaan sebagai jabatan yang akan mengalami pergantian.

Sidang Paripurna Jadi Tahapan Pengisian Jabatan Wakil Presiden

Dalam keterangannya, Ahmad Muzani menjelaskan bahwa sidang paripurna MPR pada 2 Desember mendatang akan membahas proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Tidak hanya membahas pemilihan, sidang tersebut juga direncanakan mencakup tahapan pengesahan dan pelantikan calon Wakil Presiden yang terpilih.

Dengan demikian, pelaksanaan sidang paripurna ini menjadi bagian penting dari rangkaian proses pengisian jabatan Wakil Presiden di tingkat lembaga negara.

Masyarakat pun menantikan perkembangan lebih lanjut mengenai mekanisme pemilihan, nama-nama calon yang akan diajukan, serta tahapan yang harus dilalui sebelum Wakil Presiden baru ditetapkan.

Publik Menantikan Kelanjutan Proses Pergantian Wapres

Penetapan jadwal sidang paripurna tersebut diperkirakan akan menjadi salah satu agenda politik nasional yang mendapat perhatian luas menjelang akhir 2026.

Selain jadwal pelaksanaan, perhatian publik juga tertuju pada proses pencalonan dan ketentuan konstitusional yang mengatur pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.

Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR mengadakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Proses tersebut harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme kelembagaan yang berlaku.

Untuk sementara, tanggal 2 Desember 2026 menjadi jadwal yang disampaikan Ketua MPR sebagai agenda sidang paripurna terkait pengisian jabatan Wakil Presiden.

Perkembangan selanjutnya, termasuk kepastian calon dan tahapan pelaksanaan sidang, masih menjadi hal yang dinantikan masyarakat.