Mundur dari Jabatan, Gibran Berpotensi Terima Uang Pensiun Rp20,16 Juta per Bulan hingga Fasilitas Rumah!

HAIJAKARTA.ID- Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia menjadi perhatian publik. 

Pasalnya, meskipun tidak lagi menjabat sebagai orang nomor dua di Indonesia, Gibran berpotensi tetap memperoleh sejumlah hak keuangan dan fasilitas dari negara.

Hak tersebut meliputi uang pensiun bulanan, tunjangan tertentu, fasilitas kesehatan, rumah kediaman, hingga kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya. 

Seluruh ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia.

Berdasarkan pemberitaan pada Kamis (12/11/2026), Gibran telah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 

Ketua MPR Ahmad Muzani juga menyampaikan bahwa surat tersebut telah diterima setelah pertemuan dengan Gibran di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Dengan demikian, pembahasan mengenai hak keuangan mantan wakil presiden kembali menjadi sorotan, terutama terkait fasilitas yang tetap dapat diberikan setelah seseorang berhenti dari jabatannya.

Uang Pensiun Sebesar 100 Persen dari Gaji Pokok Terakhir

Salah satu hak yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978 adalah uang pensiun bagi mantan presiden maupun mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya.

Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa besaran pensiun pokok yang diterima adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir selama menjabat.

Mengacu pada informasi resmi Kementerian Sekretariat Negara, gaji pokok Wakil Presiden RI tercatat sebesar Rp20.160.000 per bulan.

Apabila ketentuan tersebut berlaku terhadap pemberhentian Gibran secara hormat, nilai tersebut menjadi dasar perhitungan uang pensiunnya.

Artinya, Gibran berpotensi memperoleh uang pensiun pokok sekitar Rp20,16 juta setiap bulan.

Selain pensiun pokok, terdapat pula ketentuan mengenai tunjangan yang mengikuti peraturan perundang-undangan tentang pensiun pegawai negeri.

Berpotensi Mendapat Tunjangan Keluarga dan Pangan

Selain uang pensiun, mantan wakil presiden juga memiliki ketentuan hak atas tunjangan sesuai peraturan pensiun yang berlaku.

Dalam rincian yang beredar di media sosial, disebutkan adanya tunjangan istri sebesar 10 persen dari pensiun pokok atau sekitar Rp2.016.000 per bulan.

Sementara itu, tunjangan anak disebut sebesar 2 persen dari pensiun pokok atau sekitar Rp403.200 per anak setiap bulan.

Terdapat pula informasi mengenai tunjangan pangan yang disetarakan dengan 10 kilogram beras per jiwa.

Namun, besaran dan penerapan masing-masing tunjangan tersebut tetap harus mengacu pada ketentuan teknis peraturan pensiun yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan perhitungan dalam unggahan media sosial.

Biaya Listrik, Air, dan Telepon Ditanggung Negara

Fasilitas lainnya yang diatur dalam undang-undang adalah pembiayaan kebutuhan rumah tangga tertentu.

Berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978, mantan presiden dan mantan wakil presiden mendapatkan biaya rumah tangga yang berkaitan dengan penggunaan air, listrik, dan telepon.

Artinya, kebutuhan tersebut termasuk fasilitas yang dapat ditanggung negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Tidak hanya itu, biaya perawatan kesehatan mantan wakil presiden beserta keluarganya juga menjadi bagian dari hak administratif yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Mendapat Rumah Kediaman dan Mobil Negara

Fasilitas yang juga menjadi perhatian adalah penyediaan rumah kediaman bagi mantan wakil presiden.

Dalam Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978 disebutkan bahwa mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.

Selain rumah, negara juga menyediakan kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya.

Ketentuan mengenai penyediaan rumah tersebut diperjelas melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.06/2022.

Aturan itu mengatur mekanisme pengadaan rumah, standar kelayakan, serta perhitungan nilai rumah kediaman bagi mantan presiden dan mantan wakil presiden.

Dengan demikian, fasilitas rumah dan kendaraan tersebut bukan sekadar pemberian informal, melainkan memiliki dasar hukum tersendiri.

Tetap Mendapat Dukungan Staf dari Negara

Selain fasilitas keuangan dan tempat tinggal, mantan wakil presiden juga dapat memperoleh dukungan administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam informasi yang beredar, fasilitas tersebut mencakup tenaga staf dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS).

Keberadaan staf tersebut berkaitan dengan dukungan kegiatan dan kebutuhan administratif mantan pejabat negara.