Padatnya Jakarta-Bali Picu Transmigrasi, Pembangunan IKN Masuk Tahap Penting
HAIJAKARTA.ID – Jakarta kembali jadi sorotan dunia.
Kepadatan penduduknya kini resmi menempati peringkat pertama di dunia bahkan mengalahkan Bali yang juga tengah menghadapi tekanan serupa.
Pemerintah pun mulai mendorong agar perpindahan penduduk tak lagi terpusat di Jawa dan Bali.
Salah satu wilayah yang disebut sebut sebagai tujuan baru adalah Kalimantan.
Jakarta Jadi Kota Terpadat di Dunia
Menurut Divisi Kependudukan PBB, kawasan metropolitan Jakarta kini dihuni sekitar 42 juta orang, menjadikannya kota paling padat di dunia.
Seperti dikutip Detik dari ABC, posisi kedua ditempati Dhaka, ibu kota Bangladesh, yang jumlah penduduknya mendekati 40 juta.
Tokyo yang selama bertahun-tahun berada di puncak daftar kini turun ke peringkat tiga dengan 33 juta penduduk.
Pertumbuhan penduduk yang stagnan dan masalah krisis populasi membuat posisi Tokyo ikut tergeser.
Dengan jumlah penduduk sebesar itu, bukan hal aneh jika Jakarta terus berkutat dengan masalah klasik kota megapolitan kemacetan di mana-mana, kualitas udara yang buruk, hingga banjir yang tak kunjung tuntas.
Situasi ini semakin rumit karena koordinasi lintas wilayah di Jabodetabek sering kali berjalan kurang mulus.
Untuk mengurangi tekanan yang terus menumpuk di Jakarta, pemerintah telah mengumumkan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur sejak 2019.
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pun terus berjalan sebagai pusat pemerintahan yang baru.
Padatnya Jakarta-Bali Picu Transmigrasi
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mendorong warga Bali untuk mempertimbangkan transmigrasi ke luar Pulau Dewata dan mengelola lahan pertanian di daerah lain.
Ia menilai program transmigrasi masih relevan sebagai salah satu cara pemerintah menekan angka kemiskinan.
Hal itu disampaikan Nusron saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (26/11/2025).
Acara tersebut dihadiri seluruh kepala daerah se-Bali, termasuk Gubernur Wayan Koster.
“Jadi Pak Gubernur, kita siap-siap. Pak Gubernur, warga Bali harus ada yang disiapkan untuk transmigrasi lagi untuk mengelola lahan yang di luar Bali,” kata Nusron, dikutip dari Detik.
Ia kemudian menyebut beberapa wilayah yang memiliki lahan pertanian luas dan membutuhkan pengelolaan, seperti Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, hingga Papua.
Nusron menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin menghidupkan kembali program transmigrasi.
“Pak Presiden tegas, saat ini pemerintah kalau tidak ada (masyarakatnya) datangkan dari Jawa, dari Bali, program transmigrasi dihidupkan lagi dengan dikasih garapan pertanian di luar Jawa yang lebih menjanjikan,” jelasnya.
Gubernur Bali Wayan Koster menanggapi pernyataan tersebut di hadapan awak media.
Ia tidak keberatan jika ada warga Bali yang ingin mengikuti program transmigrasi dan bekerja di sektor pertanian di luar daerah.
Menurutnya, program perpindahan penduduk semacam ini sudah pernah berjalan dan memberi kesempatan bagi warga untuk menggarap lahan di wilayah yang lebih luas.
“Ini maksudnya (penduduk) Bali kan sudah kelihatan padat. Di daerah lain ada lahan yang luas,” ujarnya usai rapat paripurna DPRD Bali, Senin (1/12/2025).
“Dulu kan ada transmigrasi, dibuka ruang bagi yang mau transmigrasi ada kesempatan memanfaatkan lahan yang ada di sana,” tambahnya.
Perkembangan Terbaru Pembangunan IKN
Saat ini, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sedang difokuskan pada penyelesaian Kawasan Kompleks Yudikatif.
Di kawasan ini, pemerintah tengah mengerjakan gedung-gedung lembaga penting seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Mahkamah Agung (MA).
Total kebutuhan anggarannya mencapai Rp 11,6 triliun dengan luas lahan sekitar 57 hektare.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan kawasan perkantoran legislatif di lahan seluas 42 hektare.
Pembangunan yang berlangsung pada periode 2025–2027 ini menelan anggaran sekitar Rp 8,5 triliun.
Nantinya, kawasan tersebut akan memuat Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, museum, serta berbagai gedung kerja legislatif lainnya.
Sejumlah proyek prioritas lain juga dikebut. Penataan Pasar Sepaku, pembangunan Masjid Negara, dan Basilika ditargetkan rampung dan bisa digunakan pada akhir 2025.
Berbagai fasilitas pendukung seperti jaringan jalan di KIPP Sub-WP 1B dan 1C, hunian, pasar, hingga fasilitas pendidikan juga sedang dipersiapkan untuk menyambut relokasi ASN ke Nusantara.
Sebagai bagian dari infrastruktur dasar, Otorita IKN memastikan ketersediaan air baku mencukupi kebutuhan para ASN yang akan pindah.
Sementara itu, proses pemindahan ASN sendiri masih berjalan dan ditargetkan dimulai secara bertahap pada tahun 2028.
