Pemerintah Kaji Pembatasan Subsidi Pertalite untuk Kelompok Ekonomi Atas, Desil 9-10 Jadi Sasaran!
Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
HAIJAKARTA.ID- Pemerintah kembali mengkaji penataan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya Pertalite, agar bantuan energi dari negara lebih tepat sasaran.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membahas rencana tersebut dalam pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Dalam pembahasan itu, kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi paling tinggi, terutama desil 9 dan desil 10, menjadi salah satu sasaran yang dipertimbangkan untuk tidak lagi menerima subsidi Pertalite.
Purbaya mengatakan pemerintah belum akan menerapkan kebijakan tersebut dalam waktu dekat. Menurutnya, pembatasan masih membutuhkan persiapan teknis dan kemungkinan dilakukan secara bertahap beberapa bulan mendatang.
“Kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang desil 9-10. Supaya nanti, bukan sekarang, beberapa bulan kemudian supaya kita bisa kurangi secara bertahap,” ujar Purbaya.
Bukan Berarti Pertalite Langsung Dilarang
Pemerintah menegaskan bahwa pembahasan tersebut belum menjadi aturan final. Artinya, masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 belum otomatis dilarang membeli Pertalite saat ini.
Desil merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi. Semakin tinggi desilnya, semakin tinggi pula posisi ekonominya.
Desil 9 dan 10 berada pada kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
Purbaya menyebut pemerintah masih melakukan pengkajian untuk menentukan mekanisme pembatasan yang paling tepat.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah bagaimana sistem dapat mengenali masyarakat yang berhak memperoleh subsidi.
Bahlil Soroti Subsidi yang Dinikmati Masyarakat Mampu
Bahlil mengatakan pemerintah perlu memperbaiki penyaluran subsidi karena masih terdapat masyarakat mampu yang menikmati BBM bersubsidi.
Menurutnya, subsidi seharusnya diprioritaskan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ia mencontohkan kelompok masyarakat dengan kendaraan mewah yang masih menggunakan Pertalite.
“Desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah, ini yang kami mulai bahas sistemnya segala macam,” kata Bahlil.
Ia menilai penataan tersebut diperlukan agar anggaran subsidi yang sangat besar dapat digunakan secara lebih efektif dan benar-benar memberikan manfaat kepada kelompok masyarakat yang berhak.
Teknologi Pertamina Akan Dimanfaatkan
Dalam pelaksanaannya nanti, pemerintah juga mempertimbangkan penggunaan sistem teknologi yang telah dimiliki Pertamina untuk membantu mengidentifikasi konsumen.
Sebelumnya, Purbaya memang telah meminta Pertamina menjelaskan kesiapan teknologi yang dapat digunakan untuk memastikan BBM subsidi diterima kelompok yang sesuai.
Pemerintah menilai teknologi menjadi salah satu bagian penting dalam upaya memperbaiki ketepatan sasaran subsidi.
Dengan sistem tersebut, pemerintah diharapkan dapat melakukan penyaringan tanpa mengganggu masyarakat yang memang masih membutuhkan Pertalite untuk aktivitas sehari-hari.
Harga Pertalite Tidak Dibahas untuk Dinaikkan
Rencana penataan subsidi ini juga perlu dibedakan dari kenaikan harga BBM. Pemerintah sebelumnya telah menyampaikan bahwa harga BBM subsidi tidak dinaikkan hingga akhir 2026.
Dengan demikian, pembahasan terbaru lebih berfokus pada siapa yang berhak memperoleh subsidi, bukan menaikkan harga Pertalite untuk seluruh masyarakat.
Pertamina juga sebelumnya menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu panik terhadap berbagai informasi mengenai pembatasan BBM yang belum memiliki ketentuan resmi.
Kebijakan Masih Menunggu Mekanisme Final
Pemerintah kini masih melakukan penghitungan dan simulasi mengenai dampak pembatasan tersebut.
Belum ada angka resmi mengenai berapa besar penghematan anggaran yang akan diperoleh apabila subsidi untuk kelompok ekonomi atas dikurangi.
Karena itu, masyarakat perlu membedakan antara rencana yang sedang dikaji dengan kebijakan yang sudah resmi berlaku.
Untuk saat ini, belum ada ketentuan baru yang menyatakan desil 9 dan 10 dilarang membeli Pertalite. Pemerintah baru membahas kemungkinan pembatasan secara bertahap dalam beberapa bulan ke depan.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki penyaluran subsidi energi agar anggaran negara lebih banyak dinikmati masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
