Pemerintah Sepakati Seluruh PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu Mulai 2027!
Memuat halaman…
Media digital yang menyajikan informasi aktual dan informatif seputar Jakarta dan Nasional
Jumat, 6 November 2026 17:24 WIB
Media digital yang menyajikan informasi aktual dan informatif seputar Jakarta dan Nasional
HAIJAKARTA.ID- Kebakaran besar melanda sebuah pabrik produksi kipas angin milik PT Desen Nusantara Anugerah yang berlokasi di Jalan Raya Pasar Kemis Nomor 82, Desa Gelam Jaya, Kabupaten Tangerang, pad
HAIJAKARTA.ID- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong pemanfaatan ruang publik yang belum optimal untuk dijadikan fasilitas kegiatan positif bagi generasi muda. Salah satu upaya yang tengah dido
HAIJAKARTA.ID- Kabar baik bagi masyarakat yang ingin berkarier sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah dikabarkan akan kembali membuka proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada N
Media digital yang menyajikan informasi aktual dan informatif seputar Jakarta dan Nasional
HAIJAKARTA.ID- Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati kebijakan peningkatan status seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Kebijakan tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Keputusan ini menjadi kabar penting bagi para tenaga honorer yang sebelumnya telah diangkat sebagai PPPK paruh waktu.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berencana memberikan peningkatan status kepegawaian kepada seluruh PPPK paruh waktu, tanpa terbatas pada kelompok profesi tertentu.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan antara pemerintah dan DPR.
Ia menegaskan, kebijakan peningkatan status ini tidak hanya berlaku bagi tenaga pendidik, tetapi juga mencakup berbagai kategori tenaga yang selama ini bekerja di lingkungan pemerintahan.
Menurut Prasetyo, cakupan kebijakan tersebut meliputi tenaga pengajar atau guru, dosen, petugas pemadam kebakaran (Damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, tenaga teknis, hingga tenaga pelaksana lainnya.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah sebelumnya telah membahas peningkatan status bagi tenaga pengajar yang berstatus PPPK paruh waktu.
Namun, dalam keputusan terbaru, cakupan kebijakan diperluas sehingga seluruh PPPK paruh waktu mendapatkan kesempatan untuk beralih menjadi pegawai penuh waktu.
"Secara status akan ditingkatkan dari paruh waktu menjadi penuh waktu," ujar Prasetyo Hadi.
Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap para pegawai yang telah berkontribusi dalam menjalankan pelayanan publik di berbagai sektor.
Selain peningkatan status menjadi PPPK penuh waktu, pemerintah juga menyampaikan adanya kesempatan bagi para PPPK untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Prasetyo Hadi mengatakan bahwa para PPPK akan memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti tes CPNS yang direncanakan mulai dibuka pada 2027.
Peluang tersebut memberikan alternatif bagi pegawai yang ingin mengembangkan karier di lingkungan birokrasi pemerintahan melalui jalur seleksi calon PNS.
Meski demikian, kesempatan mengikuti seleksi CPNS tetap perlu dipahami sebagai proses tersendiri. Para peserta harus mengikuti ketentuan dan persyaratan seleksi yang nantinya ditetapkan pemerintah.
Rencana peningkatan status seluruh PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu menjadi perhatian bagi para pegawai pemerintah di berbagai bidang.
Selama ini, keberadaan PPPK paruh waktu menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah dalam menata kebutuhan dan status tenaga aparatur.
Jika kebijakan tersebut mulai diterapkan sesuai jadwal, perubahan status ini diharapkan dapat memberikan kepastian kepegawaian yang lebih baik sekaligus mendukung keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.
Tenaga kesehatan, pendidik, petugas pemadam kebakaran, Satpol PP, serta tenaga teknis dan pelaksana lainnya merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Karena itu, peningkatan status kepegawaian diharapkan dapat berjalan seiring dengan peningkatan profesionalisme dan kualitas kinerja aparatur.
Meski telah disepakati pemerintah bersama DPR, masyarakat, khususnya para PPPK paruh waktu, masih perlu menunggu ketentuan teknis mengenai mekanisme pelaksanaan, persyaratan, serta tahapan pengangkatan yang akan diumumkan secara resmi oleh pemerintah.
Dengan rencana pemberlakuan mulai 1 Januari 2027, kebijakan ini menjadi salah satu perkembangan penting dalam penataan aparatur sipil negara (ASN), terutama bagi pegawai yang selama ini menjalankan tugas pemerintahan dengan status PPPK paruh waktu.
Rangkuman AI sedang dibuat…