Pemprov DKI Pastikan Program Pangan Bersubsidi 2026 Tetap Jalan, DPRD Protes Rencana Pemotongan Anggaran
HAIJAKARTA.ID – Pemprov DKI Jakarta menyatakan bahwa Program Pangan Bersubsidi, yang telah beroperasi sejak 2017 dan dianggap penting untuk membantu masyarakat mendapatkan makanan berkualitas tinggi dengan harga terjangkau, akan dilanjutkan.
Sejauh ini, lebih dari 16 juta makanan bersubsidi telah didistribusikan, menurut Hasudungan Sidabalok, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta.
Beras, telur, daging ayam, daging sapi, ikan kembung, dan susu UHT adalah semua bahan yang termasuk dalam kategori ini.
Semua bisa dibeli di gerai dan titik penjualan resmi milik Pemprov DKI.
“Masyarakat tidak perlu khawatir karena sampai akhir tahun ini seluruh komoditas pangan bersubsidi tetap tersedia di gerai maupun tempat penjualan lainnya. Distribusi tetap berjalan lancar sesuai jadwal,” kata Hasudungan dalam keterangan tertulis, Jumat (14/11), dikutip dari CNN.
Pemprov DKI Pastikan Program Pangan Bersubsidi 2026 Tetap Jalan
Hingga Oktober 2025, 1.024.189 penerima manfaat program telah menerima bantuan dari program ini dari berbagai kelompok, termasuk pemegang KJP+, KLJ, KPDJ, KAJ, Kader PKK, pemegang KPJ, warga rumah susun, guru honorer, tenaga kependidikan, dan PJLP.
Hasudungan menjamin bahwa anggaran untuk Program Pangan Bersubsidi tidak akan dikurangi pada tahun 2026.
Bahkan, jika diperlukan, anggaran masih dapat ditingkatkan melalui pergeseran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) atau melalui Anggaran Perubahan 2026.
“Kami akan terus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, terutama dalam memastikan ketersediaan pangan berkualitas dengan harga terjangkau. Program ini akan tetap berlanjut tanpa pengurangan anggaran, sebagai bentuk komitmen kami menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan warga Jakarta,” ujar Hasudungan.
Sementara itu, dalam rapat paripurna pada Rabu (12/11), sejumlah anggota DPRD DKI menyatakan keberatan atas rencana pemotongan anggaran subsidi pangan.
Salah satunya, Lukmanul Hakim, yang kecewa karena rencana pengurangan subsidi sebesar Rp300 miliar dinilai tidak tepat.
Menurutnya, alasan yang menyebutkan bahwa daging dan susu UHT kurang diminati warga tidak benar.
“Menurut informasi dari rapat-rapat disampaikan bahwasannya itu kenapa dikurangi? Karena tidak diminati daging dan susu UHT. Ternyata itu berbohong oleh anak buah gubernur,” ujar Lukmanul.
Ketegangan memuncak saat Raperda APBD 2026 disetujui. Banyak anggota DPRD kemudian memilih walk out dari ruang sidang sebagai bentuk protes.
