Prabowo Siapkan Pembiayaan Rp671,2 Triliun untuk RAPBN 2027, Defisit Ditargetkan 2,4 Persen!
Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
HAIJAKARTA.ID- Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arah kebijakan pemerintah dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Pemerintah merencanakan pembiayaan sebesar Rp671,2 triliun dengan target defisit anggaran sebesar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Rencana tersebut disampaikan Prabowo dalam keterangan pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2027 di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Dalam pemaparannya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tetap berupaya menjaga defisit anggaran agar berada pada tingkat yang terkendali.
Menurutnya, semakin kecil defisit akan semakin baik bagi kesehatan fiskal negara. Bahkan, pemerintah dalam jangka panjang memiliki cita-cita untuk mewujudkan anggaran yang berimbang.
“Pembiayaan direncanakan sebesar Rp671,2 triliun dengan defisit sebesar 2,40 persen terhadap produk domestik bruto,” ujar Prabowo.
Presiden juga membandingkan target defisit 2027 dengan rencana pembiayaan dalam APBN 2026.
Pemerintah sebelumnya menetapkan rencana pembiayaan APBN 2026 sebesar Rp639,1 triliun dengan defisit sebesar 2,68 persen dari PDB.
Dengan demikian, pemerintah menargetkan rasio defisit terhadap PDB yang lebih rendah pada 2027.
Kebijakan tersebut menunjukkan upaya pemerintah untuk tetap menjalankan belanja negara secara agresif, tetapi dengan menjaga kesinambungan fiskal.
RAPBN 2027 Tetap Ekspansif
Meski menargetkan defisit yang lebih rendah, Prabowo mengatakan RAPBN 2027 akan tetap disusun secara ekspansif.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk menciptakan ruang bagi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah ingin transformasi ekonomi terus diperkuat melalui berbagai program yang dinilai mampu meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja, memperkuat daya saing industri, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Prabowo menekankan bahwa program-program prioritas pemerintah harus dilaksanakan secara efektif.
Anggaran negara tidak hanya diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk memperkuat perlindungan sosial dan membantu kelompok masyarakat yang menjadi penggerak ekonomi nasional.
Dukungan juga akan diberikan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan, serta guru.
Delapan Fokus Prioritas Pemerintah
Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan sejumlah sektor strategis sebagai prioritas pembangunan nasional.
Kebijakan anggaran diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
Prabowo menyebut terdapat delapan fokus utama yang menjadi perhatian pemerintah, yakni kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, ketahanan terhadap bencana, serta penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa sekaligus penurunan kemiskinan.
Kedaulatan pangan menjadi salah satu agenda penting karena pemerintah ingin meningkatkan kemampuan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri.
Kebijakan ini juga berkaitan dengan penguatan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani.
Di sektor energi, pemerintah mendorong kemandirian energi agar ketahanan nasional semakin kuat.
Sementara sektor air juga menjadi bagian penting dalam mendukung kebutuhan masyarakat, pertanian, industri, serta pembangunan nasional.
Pendidikan dan kesehatan turut menjadi sektor prioritas karena keduanya berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Industrialisasi dan Perumahan Jadi Perhatian
Pemerintah juga memasukkan industrialisasi sebagai salah satu fokus utama RAPBN 2027.
Penguatan industri diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan daya saing produk Indonesia.
Selain itu, pembangunan infrastruktur dan penyediaan perumahan juga menjadi bagian dari agenda pemerintah.
Pembangunan infrastruktur dinilai penting untuk mendukung konektivitas serta aktivitas ekonomi di berbagai daerah, sementara sektor perumahan berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Pemerintah juga memberi perhatian terhadap ketahanan menghadapi bencana. Kebijakan ini diarahkan agar negara memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai risiko bencana dan mengurangi dampaknya terhadap masyarakat maupun perekonomian.
