Pramono Anung Instruksikan Sidak Pasar Hewan Jatinegara, Dugaan Penjualan Hewan Curian Jadi Sorotan!

Foto: Istimewa

Foto: Istimewa
HAIJAKARTA.ID- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta untuk melakukan pemeriksaan serta penertiban aktivitas perdagangan di Pasar Hewan Jatinegara, Jakarta Timur.
Instruksi tersebut diberikan setelah Pramono menerima pengaduan langsung dari seorang warga ketika dirinya sedang menggunakan transportasi umum.
Laporan itu berkaitan dengan dugaan adanya penjualan hewan hasil curian serta persoalan perlakuan terhadap hewan yang dinilai tidak layak di kawasan pasar tersebut.
Menindaklanjuti aduan masyarakat, Pramono meminta jajaran terkait segera turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan dan operasi terhadap aktivitas perdagangan hewan di lokasi tersebut.
Langkah ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta karena aktivitas jual beli hewan tidak hanya berkaitan dengan ketertiban perdagangan, tetapi juga menyangkut aspek keamanan, legalitas kepemilikan, dan kesejahteraan satwa.
Persoalan di Pasar Hewan Jatinegara mencuat setelah seorang warga menyampaikan keluhan secara langsung kepada Pramono Anung.
Pengaduan tersebut diterima ketika Gubernur DKI Jakarta itu tengah menggunakan transportasi umum.
Dalam laporan yang diterimanya, warga menyoroti dugaan praktik perdagangan hewan hasil pencurian.
Selain itu, terdapat pula keluhan mengenai kondisi dan perlakuan terhadap hewan yang diperjualbelikan di kawasan pasar.
Aduan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan meminta Dinas KPKP DKI Jakarta melakukan pemeriksaan di lapangan.
Pramono menginginkan laporan masyarakat tersebut tidak berhenti sebagai pengaduan semata, melainkan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan hewan.
Pemeriksaan dan penertiban yang diinstruksikan kepada Dinas KPKP diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi perdagangan hewan di Pasar Jatinegara.
Sejumlah aspek yang menjadi perhatian dalam tindak lanjut laporan tersebut antara lain legalitas asal-usul hewan, dugaan perdagangan hewan hasil pencurian, serta kondisi pemeliharaan dan perlakuan terhadap satwa.
Pengawasan terhadap asal-usul hewan menjadi penting untuk mencegah peredaran hewan yang diduga berasal dari tindak kejahatan.
Sementara itu, pemeriksaan kondisi hewan diperlukan untuk memastikan satwa yang diperdagangkan tidak mengalami perlakuan yang membahayakan kesehatan maupun keselamatannya.
Meski demikian, dugaan penjualan hewan hasil curian masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan petugas.
Karena itu, hasil operasi dan penelusuran di lapangan menjadi hal penting untuk memastikan kebenaran laporan masyarakat.
Selain persoalan legalitas perdagangan, kesejahteraan hewan juga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penertiban pasar hewan.
Aktivitas perdagangan satwa semestinya memperhatikan kebutuhan dasar hewan, mulai dari kondisi kandang, kebersihan lingkungan, ketersediaan makanan dan air, hingga penanganan selama proses pemeliharaan dan transaksi.
Pengawasan tersebut diperlukan agar hewan tidak ditempatkan dalam kondisi yang berpotensi menyebabkan stres, cedera, maupun gangguan kesehatan.
Melalui pemeriksaan yang dilakukan instansi terkait, Pemprov DKI Jakarta diharapkan dapat mendorong aktivitas perdagangan hewan yang lebih tertib, aman, dan memperhatikan prinsip kesejahteraan satwa.
Instruksi Pramono Anung untuk melakukan pemeriksaan di Pasar Hewan Jatinegara menjadi tindak lanjut atas aspirasi masyarakat mengenai dugaan persoalan dalam perdagangan hewan.
Hasil pemeriksaan nantinya penting untuk menentukan langkah penanganan lebih lanjut, terutama apabila petugas menemukan pelanggaran terkait asal-usul hewan, ketertiban perdagangan, maupun perlakuan terhadap satwa.
Penertiban juga diharapkan tidak hanya dilakukan sebagai respons atas laporan yang masuk, tetapi dapat menjadi bagian dari pengawasan berkelanjutan terhadap pasar hewan di Jakarta.
Dengan demikian, aktivitas jual beli hewan dapat berlangsung secara tertib dan transparan, sekaligus memberikan perlindungan terhadap masyarakat maupun hewan yang diperdagangkan.