Skema Baru Bansos 2026: Pemerintah Pangkas Penerima, Fokus ke Warga Paling Miskin!

Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id

HAIJAKARTA.ID- Skema baru bansos 2026 terus terus melakukan pembenahan dalam sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) guna memastikan bantuan tepat sasaran.

Pada tahun 2026, Kemensos resmi menerapkan sistem baru berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama dalam menentukan kelayakan penerima bantuan.

Kebijakan ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperbaiki berbagai persoalan klasik dalam distribusi bansos, seperti data ganda, ketidaktepatan sasaran, hingga penerima yang sebenarnya sudah tidak memenuhi kriteria tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan.

Dalam sistem DTSEN, masyarakat Indonesia diklasifikasikan ke dalam 10 kelompok kesejahteraan yang dikenal sebagai desil.

Pembagian ini didasarkan pada indikator sosial dan ekonomi yang dihimpun secara terintegrasi dari berbagai sumber data pemerintah, sehingga hasilnya lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan bahwa proses penyaluran bansos saat ini masih menghadapi tantangan, khususnya terkait akurasi dan pembaruan data penerima di lapangan.

Menurutnya, dalam kurun waktu satu tahun terakhir, pemerintah telah melakukan konsolidasi besar-besaran untuk menyelaraskan data penerima bansos dengan kondisi riil masyarakat. Upaya tersebut mencakup penghapusan nama-nama yang sudah tidak layak menerima bantuan sekaligus memasukkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Selama satu tahun terakhir ini, kami fokus melakukan konsolidasi data secara menyeluruh. Bantuan dialihkan dari yang tidak memenuhi syarat kepada mereka yang lebih berhak. Karena itu, pemutakhiran data dari daerah hingga tingkat desa menjadi sangat krusial,” jelasnya dalam pernyataan resmi pada Minggu (26/4/2026).

Perubahan Skema: Tidak Semua Masyarakat Lagi Berhak Terima Bansos

Dengan diberlakukannya sistem DTSEN, pemerintah juga menetapkan batasan yang lebih tegas terkait kelompok masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial.

Program bansos reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kini hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang masuk dalam Desil 1 hingga Desil 4.

Kelompok tersebut merupakan lapisan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, yang dinilai paling membutuhkan intervensi bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Sementara itu, masyarakat yang berada dalam Desil 5 hingga Desil 10 tidak lagi menjadi prioritas penerima bansos.

Hal ini karena kelompok tersebut dianggap telah memiliki kondisi ekonomi yang relatif stabil hingga mapan.

Adapun rincian kategori desil tersebut adalah sebagai berikut:

Desil 1: Kelompok sangat miskin
Desil 2: Kelompok miskin
Desil 3: Hampir miskin
Desil 4: Rentan miskin
Desil 5: Menengah bawah yang relatif stabil
Desil 6: Kelas menengah
Desil 7: Menengah atas
Desil 8: Kelompok mapan
Desil 9: Masyarakat kaya
Desil 10: Sangat kaya

Dengan adanya klasifikasi ini, pemerintah berharap tidak ada lagi bantuan yang salah sasaran, terutama kepada masyarakat yang secara ekonomi sebenarnya sudah mampu.

Kenapa Banyak Warga Tidak Mendapat Bansos?

Fenomena tidak diterimanya bansos oleh sebagian masyarakat sering kali dipicu oleh ketidaksesuaian data desil.

Dalam banyak kasus, masyarakat yang merasa layak justru tidak tercatat dalam kelompok prioritas karena data yang digunakan belum diperbarui.

Faktor lain yang juga memengaruhi antara lain:

Perubahan kondisi ekonomi yang belum tercatat dalam sistem
Data lama yang masih digunakan tanpa pembaruan
Kesalahan administrasi saat pendataan
Kurangnya pelaporan dari masyarakat ke pemerintah setempat

Hal inilah yang kemudian menjadi perhatian serius pemerintah dalam melakukan perbaikan sistem pendataan secara berkelanjutan.

Solusi dari Pemerintah: Warga Bisa Ajukan Pembaruan Data

Sebagai solusi atas berbagai permasalahan tersebut, Kemensos membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melakukan pembaruan data secara mandiri.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses validasi data sekaligus meningkatkan akurasi penerima bansos.

Berikut dua cara utama yang bisa dilakukan masyarakat: