UKT Naik, Ternyata ini Alasan Sekjen Kemdikbudristek

Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id

HAIJAKARTA.ID – Kenapa UKT Naik? Ternyata ini alasan Sekjen Kemdikbudristek mengapa hal ini bisa terjadi.

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengakui bahwa pemerintah belum bisa sepenuhnya menanggung pendanaan perguruan tinggi di Tanah Air.

Di tengah keluhan tentang tingginya Uang Kuliah Tunggal (UKT), pertanyaan muncul mengenai alokasi anggaran pendidikan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945, alokasi anggaran pendidikan ditetapkan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk tahun anggaran 2024, total belanja negara sesuai Perpres No 76 Tahun 2023 adalah Rp 3.325 triliun, dengan Rp 665 triliun di antaranya dialokasikan untuk fungsi pendidikan.

Distribusi Anggaran Pendidikan

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Suharti menjelaskan bahwa sekitar setengah dari total anggaran fungsi pendidikan digunakan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), yaitu sebanyak Rp 356,5 triliun atau 52 persen dari anggaran pendidikan.

“Proporsi terbesar digunakan untuk transfer daerah, yaitu sebanyak 52%, dengan angka sejumlah Rp 356,5 triliun,” kata Suharti dalam Raker DPR RI dengan Kemendikburistek di Gedung DPR RI, Selasa (21/5/2024).

Berikut adalah rincian distribusi anggaran pendidikan 2024:

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD): Rp 356,5 triliun (52%)
Kemendikbudristek: Rp 98,9 triliun (15%)
Kementerian Agama (Kemenag): Rp 62,3 triliun (9%)
Kementerian/lembaga lainnya: Rp 32,9 triliun (5%)
Pengeluaran pembiayaan (termasuk Dana Abadi): Rp 77 triliun (12%)
Anggaran pendidikan pada belanja nonkementerian/lembaga: Rp 47,3 triliun (7%)

Suharti menyatakan bahwa dari total anggaran pendidikan, Kemendikbudristek mengelola sebesar 15 persen atau Rp 98,9 triliun.

Anggaran ini dialokasikan ke berbagai pos pendanaan wajib dan prioritas lainnya. Berikut rinciannya:

Pendanaan Wajib Sebanyak Rp 45,69 Triliun

Program Indonesia Pintar (PIP)

Pendanaan : Rp 13,49 triliun
Target: 18,5 juta siswa

KIP Kuliah

Pendanaan :Rp 13,99 triliun
Target untuk 985.577 mahasiswa

Aneka tunjangan guru non-PNS

Pendanaan : Rp 8,46 triliun
Target untuk 343.128 guru

Tunjangan profesi dosen dan guru besar non-PNS

Pendanaan : Rp 2,45 triliun
Target untuk 68.409 oran

Biaya operasional (BO) PTN Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Vokasi

Pendanaan :Rp 7,29 triliun
Target untuk 125 lembaga

Program Prioritas Sebanyak Rp 23,44 Triliun

Program ini disalurkan pada:

Platform Merdeka Belajar
Kurikulum Merdeka
Asesmen Nasional
Pendampingan Sekolah Penggerak
Guru Penggerak
SMK Pusat Keunggulan
Pendidikan Karakter
Program Literasi Bahasa dan Kesastraan
Tugas dan fungsi, reformasi birokrasi, dan tata kelola

Anggaran untuk Pendidikan Tinggi Sebanyak Rp 56,1 Triliun

Adapun anggaran untuk pendidikan tinggi meliputi:

Gaji dan layanan perkantoran (termasuk gaji dan tunjangan dosen ASN dan operasional kantor PTN)
KIP Kuliah
Fasilitasi pelaksanaan beasiswa ADik
Beasiswa Unggulan
Tunjangan profesi dosen dan tunjangan guru besar non-PNS
Revitalisasi sarana-prasarana PTN dan PTV
Merdeka Belajar Kampus Merdeka
Kompetisi Kampus Merdeka
Pengembangan, penelitian, dan kerja sama bidang pendidikan, gizi, pangan, dan sains Asia Tenggara
Rekomendasi pengembangan dan pengembangan kelembagaan perguruan tinggi
Peningkatan kapasitas dan kualitas PTV
BOPTN penelitian (termasuk dana padanan dan dana kompetitif)
BOPTN nonpenelitian
Peningkatan kualitas SDM Dikti dan manajemen beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB)
Layanan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat
Layanan pembinaan peningkatan mutu
Fasilitasi layanan Beasiswa Pendidikan Indonesia
Pembelajaran di luar kampus bagi mahasiswa PTV, uji kompetensi profesi mahasiswa PTV
Modernisasi lab PTN dan penyiapan politeknik jadi PTN-BH
Penerapan kurikulum taut sesuai dunia kerja
Tusi, tata kelola, dan reformasi birokrasi

Tantangan dalam Pengelolaan Anggaran Pendidikan

Meskipun Kemendikbudristek mengelola sebagian anggaran pendidikan, Suharti mengungkapkan bahwa tidak ada koordinasi terpusat atas anggaran pendidikan yang dialokasikan ke kementerian/lembaga lain.

Sebanyak 22 kementerian dan lembaga mendapatkan alokasi dari anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp 32,9 triliun, namun penggunaannya tidak diawasi oleh Kemendikbudristek.

Anggota Komisi X DPR RI, Nuroji, menyoroti perlunya standar yang sama untuk anggaran pendidikan di berbagai kementerian/lembaga, termasuk yang menyelenggarakan pendidikan kedinasan.

Hal ini bertujuan agar penggunaan dana fungsi pendidikan dapat lebih efektif dan tidak ada kesenjangan antara satu institusi dengan institusi lainnya.

Berikut pos anggaran pendidikan 2024 di kementerian dan lembaga setara Rp 32,859 triliun: