Viral Lagi Isu Ijazah S2 M. Rifqinizamy Karsayuda, Mantan Dosen ULM Pernah Diberhentikan pada 2016!

HAIJAKARTA.ID- Nama anggota DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, kembali menjadi sorotan publik setelah beredarnya unggahan media sosial yang mengungkit polemik dugaan penggunaan ijazah magister (S2) palsu saat dirinya masih berkarier sebagai dosen di Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Kalimantan Selatan.

Isu tersebut kembali ramai diperbincangkan di tengah perkembangan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Unggahan akun Instagram @lambeturahkawanua pada Jumat (13/11/2026) menyoroti rekam jejak Rifqinizamy yang disebut pernah diberhentikan dari pekerjaannya sebagai dosen akibat persoalan keabsahan ijazah S2.

Polemik ini sebenarnya bukan persoalan baru. Kasus tersebut pernah mencuat pada Juni 2016 ketika Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi saat itu, Muhammad Nasir, menyampaikan hasil penelusuran terkait dugaan penggunaan ijazah S2 dari National University of Malaysia atau Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

Dalam pemberitaan detikcom pada 29 Juni 2016, Muhammad Nasir menyatakan bahwa ijazah magister milik Rifqinizamy dinyatakan tidak sah berdasarkan hasil konfirmasi kepada pihak universitas di Malaysia.

Ijazah tersebut diketahui digunakan Rifqinizamy sebagai salah satu persyaratan untuk melanjutkan pendidikan doktoral di Universitas Brawijaya (UB), Malang, Jawa Timur.

Menteri Nasir kala itu juga menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta agar ijazah doktoral yang diperoleh melalui proses tersebut ditarik. 

Selain itu, Rifqinizamy disebut tidak lagi diperbolehkan mengajar di Universitas Lambung Mangkurat.

Pernyataan tersebut menjadi dasar pemberitaan mengenai pemberhentiannya dari jabatan dosen di kampus tersebut.

Rifqinizamy Pernah Membantah Tuduhan Pemalsuan Ijazah

Meski demikian, pemberitaan mengenai kasus tersebut juga memuat bantahan dari Rifqinizamy.

Pada Juni 2016, Rifqinizamy membantah telah memalsukan ijazah S2 yang diperolehnya dari Malaysia.

 Ia mengaku proses pendidikannya telah diselesaikan dan dokumen pendidikannya sudah mendapatkan pengesahan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti).

Ia juga menjelaskan bahwa pengurusan dokumen ijazah tersebut dibantu oleh sejumlah rekannya. 

Namun, ia tetap menegaskan bahwa dokumen tersebut telah melalui proses pengesahan.

Dengan demikian, polemik tersebut perlu dilihat secara berimbang dengan memperhatikan pernyataan pemerintah saat itu maupun bantahan yang disampaikan Rifqinizamy.

Rekam Jejak Rifqinizamy di Dunia Pendidikan dan Politik

Berdasarkan profil anggota DPR RI yang dipublikasikan melalui situs resmi DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda tercatat pernah menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada periode 2006-2016.

Setelah berkarier di dunia akademik, ia kemudian terjun ke dunia politik dan menjadi anggota DPR RI. 

Pada periode 2024–2029, Rifqinizamy tercatat berasal dari Fraksi Partai NasDem dan bertugas di Komisi II DPR RI.

Rekam jejaknya sebagai akademisi dan legislator tersebut kembali menjadi perhatian setelah unggahan mengenai polemik ijazah lamanya beredar luas di media sosial.

Kembali Disorot di Tengah Polemik Pemakzulan Gibran

Perbincangan mengenai rekam jejak Rifqinizamy juga muncul bersamaan dengan meningkatnya perhatian publik terhadap wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka.

Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik jabatan Wakil Presiden Gibran.

Usulan tersebut sempat direncanakan untuk dibawa ke rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026). 

Namun, agenda tersebut kemudian dibatalkan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR RI.

Meski demikian, perlu dibedakan antara polemik pemakzulan Gibran dan persoalan ijazah Rifqinizamy yang merupakan kasus lama pada 2016.

Hingga kini, unggahan yang beredar menjadi perbincangan warganet karena mengingatkan kembali publik terhadap persoalan integritas dan rekam jejak pejabat publik.

Masyarakat pun diharapkan dapat mencermati informasi berdasarkan sumber yang jelas, termasuk memperhatikan kronologi kasus serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait.