1.653 Sekolah Dikeluarkan dari Penerima MBG, BGN Alihkan Prioritas ke Wilayah 3T
HAIJAKARTA.ID- Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pemutakhiran sasaran penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam penyesuaian terbaru tersebut, sebanyak 1.653 satuan pendidikan di berbagai wilayah Indonesia dikeluarkan dari daftar penerima manfaat program.
Kebijakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pelaksanaan MBG semakin tepat sasaran.
BGN menyebut sekolah yang dikeluarkan dari daftar penerima pada umumnya merupakan satuan pendidikan yang dinilai telah memiliki kemampuan dan dukungan finansial yang relatif lebih kuat.
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, mayoritas dari 1.653 satuan pendidikan tersebut terdiri atas sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah yang telah menjalin kerja sama dengan institusi nasional maupun internasional, serta sekolah yang secara finansial sudah mampu berdiri sendiri tanpa bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Dengan pemutakhiran tersebut, BGN kemudian mengarahkan perhatian program MBG kepada sekolah-sekolah dan satuan pendidikan yang memiliki tingkat kebutuhan lebih tinggi.
Salah satu sasaran utama adalah wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Selain itu, BGN juga memprioritaskan daerah yang masih menghadapi persoalan stunting dengan angka yang tinggi.
“Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, serta wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan tinggi sekali,” ujar Sudaryono dalam keterangan BGN, Kamis (10/9/2026).
Maluku dan Papua Jadi Perhatian
Sudaryono mencontohkan wilayah Maluku dan Papua sebagai daerah yang menjadi perhatian dalam perluasan penerima manfaat MBG.
Berdasarkan pemetaan BGN, masih terdapat sekitar 15.000 satuan pendidikan di Maluku dan Papua yang belum mendapatkan layanan MBG.
Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk mengarahkan perluasan program ke wilayah yang dinilai membutuhkan dukungan lebih besar.
BGN menyatakan perluasan layanan tidak hanya menyasar Maluku dan Papua, tetapi juga daerah 3T lain yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia serta daerah dengan persoalan stunting yang masih tinggi.
SPPG Akan Dibuka Secara Bertahap
Untuk menunjang perluasan MBG, BGN akan menambah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah wilayah yang telah ditetapkan sebagai prioritas.
Namun, pembukaan SPPG tidak dilakukan secara serentak. BGN akan menyesuaikan pembangunan dan operasional dapur MBG dengan kebutuhan serta kesiapan masing-masing daerah.
Menurut Sudaryono, langkah tersebut diperlukan agar perluasan program tidak hanya mengejar jumlah penerima, tetapi juga tetap memperhatikan aspek keamanan, efisiensi, dan ketepatan sasaran.
BGN memastikan pembukaan SPPG di wilayah prioritas akan dilakukan secara bertahap dan terukur.
Dengan demikian, layanan MBG diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang memang membutuhkan, terutama anak-anak sekolah di daerah dengan keterbatasan akses serta wilayah yang masih menghadapi persoalan gizi dan stunting.
Bukan Penghentian MBG Secara Nasional
Pemutakhiran data terhadap 1.653 satuan pendidikan tersebut bukan berarti program MBG dihentikan secara keseluruhan.
Langkah ini merupakan bagian dari evaluasi dan penataan kembali sasaran penerima manfaat.
BGN menyatakan pemutakhiran dilakukan agar sumber daya program dapat diarahkan kepada kelompok dan wilayah yang membutuhkan intervensi gizi lebih besar.
Dengan strategi tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan MBG ke depan semakin merata.
Sekolah yang memiliki kemampuan finansial maupun dukungan institusi lain tidak lagi menjadi prioritas utama, sementara satuan pendidikan di daerah 3T dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi akan memperoleh perhatian lebih besar.
Penyesuaian sasaran ini juga menjadi bagian dari upaya BGN memperkuat efektivitas program MBG agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompok yang menjadi prioritas pembangunan gizi nasional.
