Badan Gizi Nasional Ungkap Program MBG Layani 55 Juta Penerima Hingga 2025, Anggaran Tembus Rp 85 Triliun
Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
HAIJAKARTA.ID – Badan Gizi Nasional Ungkap Program MBG Layani 55 Juta Penerima di seluruh Indonesia sejak Januari 2025 dengan nilai manfaat anggaran mencapai sekitar Rp 850 miliar per hari.
Badan Gizi Nasional Ungkap Program MBG Layani 55 Juta Penerima tersebut dalam rapat koordinasi pengelola keuangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang digelar di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Rabu (24/12/2025).
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan perkembangan signifikan sejak lembaga tersebut didirikan pada Agustus 2024.
“Badan Gizi Nasional ini lahir 15 Agustus 2024. Saat saya dilantik, saya sendirian, tidak ada protokoler. Sekarang, pegawai pusat sudah hampir 500 orang dan kita punya gedung sendiri,” kata Dadan.
Hingga akhir 2025, Badan Gizi Nasional telah membentuk sekitar 18.200 SPPG yang tersebar di 509 kabupaten dan 7.022 kecamatan di seluruh Indonesia.
Dadan juga mengungkapkan total anggaran BGN mengalami peningkatan signifikan.
Total Anggaran BGN
Awalnya, anggaran BGN ditetapkan sebesar Rp 71 triliun, kemudian mendapat tambahan Rp 14 triliun setelah disetujui Kementerian Keuangan, sehingga total anggaran menjadi Rp 85 triliun.
“Kalau tidak ada tambahan Rp 14 triliun, hari ini tidak ada lagi program makan bergizi karena dananya habis. Ini bukti bahwa mekanisme penyerapan anggaran kita berjalan,” jelasnya.
Sejak Januari 2025, program MBG telah memberikan dampak ekonomi luas. Dadan menyebut sekitar 70 persen anggaran digunakan untuk pembelian bahan baku pangan, sehingga mendorong perputaran ekonomi di sektor riil.
“Ini bukan hanya program gizi, tapi juga penggerak ekonomi. Petani, peternak, nelayan, hingga relawan ikut merasakan dampaknya,” ujarnya.
Ke depan, Badan Gizi Nasional menargetkan peningkatan kualitas layanan melalui penerapan sertifikasi SP OG mulai tahun depan.
Mitra yang belum memenuhi standar akan diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sebelum dilakukan penilaian ulang.
“Kita tidak hanya bicara cepat, tapi juga kualitas. Tahun depan adalah masa peningkatan mutu layanan,” pungkas Dadan.
