Aksi Dukungan MBG Munculkan Pertanyaan, Akademisi Soroti Dugaan Mobilisasi Massa dan Narasi Tandingan!
Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
HAIJAKARTA.ID- Gelombang aksi dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlangsung di sejumlah daerah memunculkan perdebatan di ruang publik.
Di tengah maraknya demonstrasi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil yang mengkritik program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut, muncul aksi tandingan yang diikuti berbagai kelompok mulai dari guru, anak-anak sekolah, hingga pegawai dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Fenomena ini menjadi sorotan sejumlah akademisi dan pengamat politik yang mempertanyakan apakah aksi dukungan tersebut benar-benar lahir dari inisiatif masyarakat atau merupakan bentuk mobilisasi yang terorganisasi untuk membangun persepsi publik yang lebih positif terhadap program MBG.
Laporan BBC News Indonesia yang tayang pada Selasa (23/6/2026) menyoroti kemunculan aksi-aksi dukungan terhadap MBG di berbagai wilayah yang berlangsung hampir bersamaan dengan demonstrasi penolakan program tersebut.
Dalam beberapa pekan terakhir, kelompok mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi kemahasiswaan secara konsisten menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan MBG.
Mereka menilai program tersebut masih menyimpan sejumlah persoalan, mulai dari tata kelola anggaran, efektivitas distribusi, hingga kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pihak terkait pelaksanaannya.
Namun di sisi lain, sejumlah kelompok yang mengaku merasakan manfaat langsung dari program tersebut justru turun ke jalan untuk memberikan dukungan.
Mereka menilai MBG telah membantu pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat melalui keberadaan dapur umum dan SPPG di berbagai daerah.
Akademisi Ingatkan Potensi Narasi Tandingan
Sejumlah pengamat menilai kemunculan demonstrasi pendukung MBG perlu dicermati secara kritis.
Mereka mengingatkan bahwa dalam sejarah politik Indonesia, berbagai rezim kerap menghadirkan narasi tandingan ketika menghadapi kritik publik terhadap kebijakan pemerintah.
Menurut mereka, apabila aksi dukungan tersebut tidak muncul secara organik dari masyarakat, melainkan dimobilisasi oleh pihak tertentu, maka hal itu berpotensi menciptakan polarisasi di tengah masyarakat.
Akademisi menyoroti adanya pola yang pernah terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya, ketika kelompok-kelompok tertentu dimunculkan untuk menyeimbangkan atau melawan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Praktik semacam itu dinilai dapat memicu ketegangan sosial dan memperbesar risiko benturan antarwarga yang memiliki pandangan berbeda.
Mereka menekankan bahwa dalam negara demokrasi, kritik maupun dukungan terhadap suatu kebijakan merupakan hal yang wajar.
Namun, semua ekspresi tersebut seharusnya lahir secara independen tanpa intervensi ataupun mobilisasi dari pihak yang memiliki kepentingan politik.
Program MBG Tetap Jadi Perdebatan
Program Makan Bergizi Gratis sendiri masih menjadi salah satu kebijakan paling banyak diperbincangkan sejak diluncurkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah menegaskan bahwa program ini bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, menekan angka stunting, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia jangka panjang.
Meski demikian, berbagai kritik terus bermunculan. Selain menyangkut besarnya anggaran negara yang dialokasikan, sejumlah pihak juga mempertanyakan mekanisme pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan program tersebut.
Perdebatan semakin menguat setelah muncul sejumlah kasus dugaan penyimpangan yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG di beberapa daerah.
Kondisi itu membuat sebagian kalangan mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh agar program tetap berjalan sesuai tujuan awal dan tidak menjadi beban fiskal maupun sumber persoalan baru.
Ruang Demokrasi Harus Tetap Dijaga
Pengamat menilai perbedaan pandangan terhadap MBG merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.
Baik kelompok pendukung maupun penolak memiliki hak yang sama untuk menyampaikan aspirasi mereka secara terbuka.
Namun demikian, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan diingatkan untuk memastikan ruang demokrasi tetap terjaga tanpa adanya upaya pembentukan opini publik secara tidak transparan.
Transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi dinilai menjadi kunci agar masyarakat dapat menilai efektivitas program MBG berdasarkan fakta dan data yang objektif.
Hingga kini, polemik mengenai aksi dukungan maupun penolakan terhadap Program Makan Bergizi Gratis masih terus berkembang dan menjadi perhatian publik di berbagai daerah di Indonesia.
