MBG Makin Diperketat, BGN Gandeng BPOM Awasi Keamanan Makanan hingga Risiko Keracunan!
Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
HAIJAKARTA.ID – Pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkuat. Badan Gizi Nasional (BGN) menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi.
Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan dalam penyelenggaraan program MBG, terutama di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap keamanan makanan yang disalurkan melalui program tersebut.
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, keterlibatan BPOM dalam pengawasan MBG memiliki dasar regulasi yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
Menurut Taruna, regulasi tersebut memberikan mandat kepada BPOM untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program, termasuk memastikan aspek keamanan pangan diperhatikan sejak bahan makanan diterima hingga makanan siap diberikan kepada penerima manfaat.
“Mandat itu tertuang dalam Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Taruna.
Ia menjelaskan, ruang lingkup pengawasan BPOM tidak hanya terbatas pada makanan yang telah selesai diproduksi. Pengawasan juga mencakup bahan baku yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
Dengan demikian, keamanan pangan menjadi perhatian sejak tahap awal. Pemeriksaan terhadap bahan baku diperlukan untuk mengantisipasi penggunaan bahan yang tidak memenuhi ketentuan dan berpotensi membahayakan kesehatan penerima manfaat.
Selain pengawasan rutin, BPOM juga memiliki peran ketika terjadi kondisi luar biasa yang berkaitan dengan keamanan pangan, termasuk apabila muncul dugaan keracunan makanan.
Taruna menegaskan, mandat pengawasan tersebut mencakup penanganan apabila terjadi kejadian luar biasa (KLB) yang berkaitan dengan makanan dalam pelaksanaan MBG.
“Mulai dari pengawasan bahan baku makanan sampai kepada jika terjadi kejadian luar biasa, dalam hal ini keracunan,” kata Taruna.
Pengawasan Diperkuat di Tengah Evaluasi MBG
Keterlibatan BPOM menjadi salah satu langkah untuk memperkuat sistem pengawasan MBG secara menyeluruh.
Program yang menyasar jutaan penerima manfaat tersebut membutuhkan mekanisme pengendalian keamanan pangan yang ketat karena makanan diproduksi dan didistribusikan dalam jumlah besar setiap hari.
Pengawasan diperlukan untuk memastikan setiap tahapan penyediaan makanan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, mulai dari pemilihan bahan pangan, proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi.
Selain itu, sistem pengawasan juga penting untuk mempercepat respons apabila ditemukan makanan yang diduga bermasalah atau terjadi keluhan kesehatan setelah makanan dikonsumsi.
Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan potensi risiko keamanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan MBG di berbagai daerah.
Bukan Berarti Risiko Sudah Hilang
Meski pengawasan diperkuat, keterlibatan BPOM dan BGN tidak serta-merta berarti seluruh pelaksanaan MBG telah bebas dari risiko keamanan pangan.
Program dengan cakupan yang sangat luas tetap membutuhkan pengawasan berkelanjutan di lapangan.
Setiap dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus menjalankan prosedur keamanan pangan secara konsisten.
Karena itu, pengawasan bahan baku, kebersihan dapur, proses memasak, penyimpanan makanan, pengemasan, hingga distribusi menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas makanan yang diterima masyarakat.
Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap dugaan masalah keamanan pangan ditangani secara cepat dan terukur, terutama jika terdapat indikasi kejadian luar biasa.
Dengan adanya kolaborasi antara BGN dan BPOM, pemerintah berupaya membangun sistem pengawasan yang lebih kuat agar pelaksanaan MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga menjamin aspek keamanan pangan bagi para penerima manfaat.
