HAIJAKARTA.ID- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional masih dalam kondisi aman dengan ketahanan stok sekitar 16-18 hari.

Kepastian tersebut disampaikan di tengah antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali.

Bahlil menjelaskan, antrean yang terjadi di Pulau Dewata diduga bukan disebabkan oleh kekurangan stok BBM secara nasional, melainkan adanya kendala dalam proses distribusi.

Pemerintah pun berupaya menelusuri persoalan tersebut agar penyaluran BBM kepada masyarakat dapat kembali berjalan lancar.

“Kalau stok nasional itu kita di angka 16 sampai 18 hari, jadi masih clear, enggak ada masalah secara stok-stok nasional. Jadi, mungkin distribusinya yang ada sedikit mengalami terkendala,” ujar Bahlil kepada wartawan seusai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa ketahanan stok BBM nasional dan kelancaran distribusi di daerah merupakan dua persoalan yang berbeda.

Meskipun persediaan secara nasional dinyatakan mencukupi, keterlambatan pengiriman tetap berpotensi mengganggu ketersediaan BBM di SPBU tertentu.

Gangguan Kapal Tanker Picu Keterlambatan Distribusi

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang memicu antrean panjang BBM di Bali adalah kendala teknis pada kapal pengangkut saat melakukan proses pembongkaran muatan atau discharge.

Kapal tanker tersebut mengalami kesulitan dalam proses penjangkaran sehingga kegiatan bongkar muat tidak dapat berlangsung sesuai jadwal.

Kondisi itu berdampak pada keterlambatan penyaluran BBM ke sejumlah SPBU.

Simon menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Bali atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh antrean tersebut.

Pertamina juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menangani gangguan distribusi yang terjadi.

Informasi mengenai kendala kapal tanker tersebut turut diberitakan oleh ANTARA dan detikNews pada 13–14 Oktober 2026.

Pemerintah Minta Pertamina Percepat Penyaluran BBM

Menanggapi persoalan tersebut, Bahlil menyatakan bahwa pemerintah akan meminta laporan perkembangan dari Pertamina untuk mengetahui kondisi terkini di lapangan.

Direktur Utama Pertamina saat itu juga berada di Bali untuk membantu penanganan masalah distribusi BBM.

Menurut Bahlil, pemerintah berperan dalam menetapkan regulasi dan kebijakan energi, sedangkan pelaksanaan operasional penyaluran BBM menjadi tanggung jawab badan usaha, termasuk Pertamina.

Pada 16 Oktober 2026, Kementerian ESDM kembali menegaskan bahwa stok BBM nasional masih aman.

Pemerintah juga meminta Pertamina menambah armada kapal pengangkut, terutama untuk mendukung pengiriman BBM dari Jawa Timur menuju Bali dan wilayah lain yang bergantung pada jalur laut.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kelancaran pasokan sekaligus mengurangi risiko keterlambatan pengiriman ke daerah yang mengandalkan transportasi laut.

Antrean Mulai Terurai, Pemulihan Distribusi Terus Dilakukan

Perkembangan penanganan di Bali mulai menunjukkan perbaikan. Pada Kamis (15/10/2026), Bahlil menyampaikan bahwa antrean pembelian BBM mulai terurai, meskipun pemulihan belum sepenuhnya selesai.

Pertamina melakukan percepatan penyaluran dengan mengoptimalkan operasional armada mobil tangki dan terminal BBM selama 24 jam.

Pemerintah juga meminta sejumlah SPBU beroperasi selama 24 jam sesuai kebutuhan agar pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.

Meski demikian, proses pemulihan tetap memerlukan pengawasan untuk memastikan pasokan benar-benar menjangkau SPBU yang mengalami kendala.

Masyarakat Diimbau Tidak Panik

Kondisi antrean di sejumlah SPBU menjadi pengingat bahwa ketersediaan BBM tidak hanya bergantung pada jumlah stok nasional, tetapi juga pada kelancaran rantai distribusi, kesiapan sarana transportasi, dan kemampuan penyaluran di daerah.

Karena itu, percepatan distribusi dan koordinasi antara pemerintah, Pertamina, serta pihak terkait menjadi langkah penting untuk mencegah gangguan serupa berulang.

Masyarakat diharapkan tetap tenang, membeli BBM sesuai kebutuhan, dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah maupun Pertamina.

Dengan demikian, kepanikan yang berpotensi meningkatkan permintaan secara bersamaan dapat dihindari selama proses pemulihan berlangsung.