Tuntut Keadilan! Supir Jaklingko Demo Di Balaikota DKI, Minta PT Transjakarta Lebih Transparansi Dalam Pembagian Kuota
Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
HAIJAKARTA.ID – Tepat hari ini, ada 8 koperasi mitra operator Program Jaklingko Pemerintah Provinsi Jakarta dan transjakarta yang tergabung dalam Komunikasi laskar Biru (FKLB).
Mereka melakukan aksi unjuk rasa di depan balaikota Jakarta. Aksi tersebut bahkan dihadiri oleh pengurus serta anggota koperasi dan pramudi.
Poin Aksi Demo FKLB
Ada beberapa poin yang sangat ditekankan dalam aksi demo FKLB tersebut. Terutama mereka menuntut transparansi pembagian kuota.
Para aksi demo menuntut untuk pembagian kuota atas penyerapan angkutan reguler yang tergabung dalam program Jaklingko supaya adil.
Kemudian menghentikan politisasi program Jaklingko yang diduga telah dilakukan oleh Direksi Transjakarta dengan oknum anggota DPRD DKI sekaligus ketua salah satu mitra operator Jaklingko.
Lalu mengurangi aturan dari Transjakarta yang merugikan operator dan pramudi. Serta juga mempermudah dalam proses peremajaan kendaraan yang masih layak operasional.
Supir Jaklingko Demo Di Balaikota DKI Atas Ketidakadilan
Koordinator Lapangan aksi, Fahrul Ratah mengatakan. Bahwa aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas diskriminasi yang nyata dilakukan oleh petinggi Transjakarta kepada operator mitra.
“Direksi Transjakarta menganak-emaskan satu operator tertentu, di mana ketua dari operator tersebut adalah sekaligus anggota Komisi B DPRD DKI. Entah Motifnya apa, namun banyak kesalahan yang selalu ditolerir, kuota penyerapan paling banyak yang diberikan terus menerus dan kemudahan lainnya,” ujar Fahrul.
Di lain sisi untuk para operator khususnya operator mikrolet sangat dipersulit oleh Transjakarta. Mereka merasa kalau selalu dicari-cari kesalahannya dan pembagian kuota yang kecil.
“Padahal anggota kami yang mengoperasikan angkutan reguler juga sebetulnya mau bergabung ke dalam program Jaklingko, namun tak kunjung bisa karena kuotanya sangat-sangat terbatas. Kami menuntut keadilan atas itu semua dan meminta PJ Gubernur DKI Jakarta untuk dapat memberikan solusi yang adil bagi semua,” ujar Fahrul.
Sebab melalui angka presentasi ada satu operator yang memiliki kuota dasar paling banyak hingga capai 51%.
Namun hal tersebut tak membuat Transjakarta memberikan kuota operator yang sama banyaknya dengan kemudahan dan persyaratan izin yang lebih mudah.
Untuk itulah Transjakarta sebagai pengelola harus dapat bertindak lebih adil serta wajib transparan dalam menentukan pemberian kura dna pembentukan harga perkiraan kepada mitra operator.
Rahmadoni sebagai Wakil Ketua Koperasi purimas Jaya mengatakan. Kalau ketidakadilan dan ketidak transparansi Direksi Transjakarta sangat nyata dan dirasakan oleh Mitra Operator.
Padahal posisi operator itu mitra sejajar dengan PT transjakarta dan bukan bawahannya. Sehingga untuk itu jangan sampai ada yang merasa dirugikan.
Mendapatkan Respon Dari Komisi B
Aksi demo ini mendapatkan respon dari anggota Komisi B yang sekaligus ketua Fraksi Partai Demokrat, Deasy Christhyana Sari.
Dirinya menegaskan kalau program Jaklingko harus ditetapkan secara adil dan transparan kepada para mitra operator Jaklingko.
Baik dengan operator bus besar, bus sedang apalagi bus kecil atau mikrotrans. Apalagi anggaran untuk program ini berasal dari uang rakyat Jakarta melalui APBD Provinsi DKI jakarta.
“Program Jaklingko sudah sangat memberikan manfaat bagi warga Jakarta dengan memberikan angkutan umum terjangkau yang mendorong warga untuk berpergian menggunakan transportasi umum dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi,” ujar Deasy.
Seharusnya hal tersebut dapat menjadi lebih baik lagi dan menjadi lebih adil untuk seluruh mitra operator yang ada.
“Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Direksi PT Transjakarta harus adil dan transparan terhadap seluruh mitra operatornya dan menjaga praktik Good Corporate Governance (GCG) dalam mengimplementasikan kebijakannya,” Sambung Deasy.
Jangan sampai malah terjadi kongkalingkong dengan oknum pejabat atau salah satu kekuatan politik tertentu. Dikhawatirkan ujungnya hanya mengurangi kualitas layanan.
Bahkan dapat juga merugikan mitra operator yang lain dan ujungnya merugikan warga Jakarta secara keseluruhan.
“Saya akan kawal ini agar program yang baik bagi warga bisa terlaksana dengan baik dan anggaran negara bisa efektif dan efisien digunakan untuk kebermanfaatan semua,” tegas Deasy di sela kegiatan rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta.
