Ada Demo di Jakarta pada 10 November 2026, Pramono Pastikan Sekolah Tetap Berjalan Normal Tanpa PJJ!

HAIJAKARTA.ID- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kegiatan belajar mengajar di seluruh sekolah di wilayah Ibu Kota tetap berlangsung normal pada Selasa (10/11/2026), meskipun terdapat agenda aksi demonstrasi di sejumlah titik Jakarta.

Pramono menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak memberlakukan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai dampak dari rencana unjuk rasa tersebut. 

Artinya, para siswa tetap mengikuti kegiatan pembelajaran secara langsung di sekolah sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Kepastian ini disampaikan untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat, khususnya para orang tua murid, peserta didik, serta tenaga pendidik yang mungkin mengkhawatirkan adanya perubahan aktivitas pendidikan akibat situasi demonstrasi di Jakarta.

Dengan tidak diberlakukannya PJJ, seluruh sekolah di Jakarta diharapkan dapat menjalankan aktivitas pendidikan sebagaimana mestinya. 

Kegiatan belajar mengajar tetap menjadi prioritas agar agenda penyampaian aspirasi di ruang publik tidak sampai menghambat proses pendidikan para siswa.

Keputusan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa adanya rencana demonstrasi tidak secara otomatis membuat seluruh aktivitas masyarakat harus dihentikan. 

Pemerintah daerah tetap berupaya menjaga agar pelayanan publik dan kegiatan penting masyarakat, termasuk sektor pendidikan, dapat berjalan sebagaimana biasa.

Di sisi lain, Pramono juga menyampaikan harapannya agar aksi demonstrasi yang berlangsung pada 10 November 2026 dapat berjalan dengan aman, tertib, dan damai. 

Ia berharap seluruh peserta aksi dapat menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab tanpa menimbulkan gangguan keamanan maupun ketertiban umum.

Menurut Pramono, penyampaian pendapat di muka umum perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat lainnya. 

Terlebih, Jakarta merupakan pusat berbagai aktivitas pemerintahan, perekonomian, pendidikan, dan pelayanan publik yang setiap harinya melibatkan banyak orang.

Ia juga mengingatkan agar demonstrasi tidak disertai tindakan anarkis, terutama perusakan terhadap fasilitas publik.

Fasilitas umum merupakan sarana yang digunakan bersama oleh masyarakat sehingga keberadaannya perlu dijaga dan tidak boleh menjadi sasaran tindakan yang merugikan.

Perusakan fasilitas publik tidak hanya menimbulkan kerugian secara materi, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas warga yang tidak terlibat dalam aksi demonstrasi. 

Karena itu, para peserta aksi diharapkan dapat menjaga situasi tetap kondusif selama menyampaikan tuntutan maupun pendapat mereka.

Harapan agar demonstrasi berlangsung damai juga menjadi perhatian penting mengingat aktivitas masyarakat Jakarta tetap berjalan pada hari tersebut. 

Selain kegiatan pendidikan, masyarakat juga harus menjalankan pekerjaan, menggunakan transportasi umum, serta melakukan berbagai aktivitas sehari-hari.

Pemprov DKI Jakarta pun berharap seluruh elemen masyarakat dapat ikut menjaga ketertiban dan tidak mudah terprovokasi oleh situasi yang berkembang. 

Dengan begitu, penyampaian aspirasi dapat berlangsung tanpa harus mengorbankan kenyamanan dan keamanan warga lainnya.

Bagi para orang tua yang memiliki anak bersekolah di Jakarta, kepastian dari Gubernur DKI Jakarta ini menjadi informasi penting untuk mempersiapkan aktivitas pendidikan pada Selasa (10/11/2026). 

Para siswa tetap diharapkan datang ke sekolah dan mengikuti pembelajaran seperti biasa.

Meski demikian, masyarakat tetap diimbau untuk memperhatikan perkembangan informasi terkait kondisi lalu lintas dan situasi di kawasan yang menjadi lokasi demonstrasi. 

Langkah tersebut diperlukan agar aktivitas harian tetap dapat berjalan dengan lancar.

Dengan demikian, Pramono Anung memastikan bahwa rencana aksi unjuk rasa pada 10 November 2026 tidak diikuti dengan penerapan pembelajaran jarak jauh di sekolah-sekolah Jakarta. 

Ia berharap kegiatan pendidikan tetap berjalan normal, sementara demonstrasi dapat berlangsung secara damai tanpa adanya tindakan yang merusak fasilitas umum.