ICW Soroti Belanja Jasa Influencer Rp14,69 Miliar ke Perusahaan Raffi Ahmad, Libatkan Dua Kementerian!

HAIJAKARTA.ID- Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan belanja jasa influencer yang melibatkan perusahaan milik selebritas sekaligus Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad. 

Berdasarkan hasil penelusuran ICW, terdapat sejumlah kontrak pengadaan jasa promosi dari dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia dengan total nilai mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar.

Temuan tersebut mencakup periode anggaran 2024 hingga 2026. Pengadaan jasa influencer itu tercatat melibatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

ICW menyoroti penggunaan anggaran negara untuk membiayai jasa promosi melalui figur publik, terutama di tengah kebijakan pemerintah yang sedang mendorong efisiensi belanja kementerian dan lembaga.

Organisasi pemantau korupsi tersebut mempertanyakan urgensi, manfaat, serta transparansi pengadaan jasa influencer yang menggunakan uang negara dalam jumlah cukup besar.

Rincian Kontrak Jasa Influencer Rp14,7 Miliar

Berdasarkan data yang dipublikasikan ICW, salah satu kontrak pengadaan tercatat berasal dari Museum dan Cagar Budaya di lingkungan Kemendikbudristek pada 2024.

Paket pekerjaan tersebut mencakup sejumlah layanan publikasi melalui berbagai platform digital dan kegiatan promosi yang melibatkan ekosistem Rans Entertainment.

Berikut rincian nilai kontrak yang tercantum dalam temuan ICW:

1. Penayangan video YouTube Rans Entertainment sebesar Rp452.698.902.

2. Penayangan Instagram Reels Raffinagita1717 sebesar Rp205.893.300.

3. Penayangan Instagram Story Raffinagita1717 sebesar Rp575.655.000.

4. Kegiatan kehadiran dalam acara atau event attendance sebesar Rp2.521.329.200.

5. Penayangan konten TikTok Raffinagita1717 sebesar Rp144.423.600.

Sementara itu, pengadaan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tercatat berlangsung dalam beberapa paket pekerjaan sepanjang 2025 hingga 2026.

Pada 2025, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tercatat mengalokasikan kontrak influencer engagement senilai Rp3.596.955.000.

Kemudian, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya pada tahun yang sama memiliki paket influencer engagement untuk pembangunan BINS dengan nilai Rp3,6 miliar.

Adapun pada 2026, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tercatat mengadakan jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, dengan nilai kontrak Rp3,6 miliar.

Jika seluruh paket tersebut dijumlahkan, nilai pengadaan jasa influencer yang diungkap ICW mencapai Rp14.696.955.002.

ICW Pertanyakan Efektivitas Penggunaan Anggaran Negara

ICW menilai temuan tersebut perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan prioritas belanja pemerintah. 

Terlebih, kebijakan efisiensi anggaran turut berdampak pada sejumlah posbelanja pemerintah, termasuk transfer ke daerah dan dana desa.

Dalam konteks tersebut, ICW mempertanyakan alasan pemerintah mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk layanan promosi melalui influencer.

Selain persoalan urgensi, ICW juga menyoroti kejelasan manfaat dari setiap paket pengadaan. 

Penggunaan anggaran publik dinilai perlu disertai penjelasan mengenai tujuan kegiatan, hasil yang ingin dicapai, serta ukuran keberhasilan promosi yang dilakukan.

Transparansi menjadi salah satu persoalan penting yang diangkat. 

Masyarakat sebagai pembayar pajak berhak mengetahui bagaimana anggaran tersebut digunakan dan manfaat apa yang diperoleh dari setiap kontrak kerja sama.

ICW juga menyinggung adanya dugaan ketidaksesuaian antara kebijakan efisiensi anggaran dengan praktik belanja jasa influencer yang nilainya mencapai miliaran rupiah.

Soroti Spesifikasi Pengadaan dan Potensi Konflik Kepentingan

Tidak hanya mempertanyakan nilai kontrak, ICW turut menyoroti spesifikasi dalam proses pengadaan yang dinilai perlu diperiksa lebih lanjut.

Organisasi tersebut mengangkat persoalan mengenai dugaan penyusunan spesifikasi pengadaan yang mengarah pada pihak tertentu, yakni Raffi Ahmad dan perusahaan miliknya.

Isu ini menjadi perhatian karena Raffi Ahmad juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden. 

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan dalam hubungan antara jabatan publik dan aktivitas bisnis yang berkaitan dengan pengadaan pemerintah.

Meski demikian, temuan mengenai kontrak pengadaan tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana korupsi maupun pelanggaran hukum. 

Dugaan terkait spesifikasi pengadaan dan potensi konflik kepentingan tetap memerlukan pemeriksaan berdasarkan dokumen, mekanisme pengadaan, serta keterangan pihak-pihak terkait.

Publik Berhak Mengetahui Penggunaan Uang Pajak

Temuan ICW ini kembali mengangkat perdebatan mengenai batas kewajaran penggunaan anggaran negara untuk kegiatan promosi dan publikasi melalui media sosial.

Di satu sisi, pemanfaatan influencer dapat menjadi salah satu strategi komunikasi pemerintah untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. 

Namun, penggunaan dana publik tetap harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, proses pengadaan yang transparan, serta hasil pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Besarnya nilai kontrak juga membuat evaluasi terhadap efektivitas kegiatan menjadi penting. 

Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat sesuai tujuan program.

Dengan total nilai pengadaan mencapai Rp14,7 miliar, masyarakat tentu memiliki kepentingan untuk mengetahui secara terbuka bagaimana proses kontrak tersebut dilakukan, apa saja hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, dan bagaimana manfaatnya bagi publik.

ICW melalui temuannya mendorong agar persoalan ini menjadi perhatian dalam pengawasan belanja pemerintah, sehingga penggunaan uang negara dapat berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat.