Apa itu Tax Amnesty Jilid 2 Tahun 2025? Ini Perbedaanya dengan Tax Amnesty 2024


HAIJAKARTA.ID – Program Tax Amnesty kembali menjadi perbincangan setelah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui revisi Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2025.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurinia, menyatakan bahwa RUU ini akan menjadi usulan prioritas.
Tax Amnesty, atau pengampunan pajak, adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan keringanan pajak kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.
Dalam program ini, wajib pajak yang bersedia melaporkan aset dan membayar sejumlah uang tebusan akan dibebaskan dari pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi, hingga sanksi pidana di bidang perpajakan.
Buku Tax Amnesty di Indonesia (2017) mencatat bahwa meskipun manfaat program ini dapat dirasakan oleh masyarakat luas, sasaran utamanya adalah wajib pajak dengan ekonomi besar yang memiliki tunggakan pajak signifikan.
Indonesia telah melaksanakan lima kali kebijakan pengampunan pajak sejak kemerdekaan:
Tax Amnesty Jilid 2 tahun 2025 diproyeksikan membawa pembaruan kebijakan yang berbeda, menyesuaikan kebutuhan ekonomi saat ini.
Selain mendorong repatriasi harta, program ini akan lebih terintegrasi dengan upaya digitalisasi dan validasi data perpajakan.
DPR dan pemerintah juga berencana melibatkan teknologi untuk memperketat pengawasan terhadap wajib pajak yang tidak memanfaatkan program ini.
Tax Amnesty Jilid 2 tahun 2025 diharapkan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi makro, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.
Dengan kebijakan yang lebih inklusif dan transparan, pengampunan pajak ini diharapkan menjadi solusi dalam memperkuat perekonomian nasional.
Tax Amnesty bertujuan untuk: