Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
Follow

HAIJAKARTA.ID- Wacana pembubaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang sempat disampaikan Presiden Prabowo Subianto dipastikan tidak berlanjut.

Pemerintah kini menilai reformasi yang dilakukan di tubuh DJBC mulai menunjukkan perkembangan positif, baik dalam pengawasan terhadap barang ilegal maupun peningkatan penerimaan negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan sinyal bahwa Bea Cukai dapat terus diperbaiki.

Menurutnya, dalam beberapa rapat kabinet, Presiden menilai pembenahan yang dilakukan DJBC sudah berada di jalur yang tepat sehingga fokus pemerintah kini adalah memperkuat reformasi yang sedang berjalan.

Prabowo Beri Sinyal DJBC Tak Lagi Akan Dibubarkan

Sebelumnya, Presiden Prabowo sempat melontarkan kritik keras terhadap kinerja Bea Cukai.

Bahkan, ia pernah menyampaikan bahwa apabila reformasi tidak berjalan, pemerintah mempertimbangkan opsi membubarkan DJBC dan menyerahkan fungsi pengawasan kepada perusahaan inspeksi internasional asal Swiss, Société Générale de Surveillance (SGS).

Namun, menurut Purbaya, perkembangan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir membuat pandangan Presiden berubah.

Kini, Prabowo menilai Bea Cukai masih dapat dibenahi dan terus diperkuat agar menjadi lembaga yang profesional, bersih, dan mampu mendukung penerimaan negara.

Pengawasan Barang Ilegal Diperketat

Salah satu langkah yang mendapat apresiasi pemerintah adalah perubahan pola penindakan terhadap penyelundupan barang ilegal.

Jika sebelumnya petugas hanya menyita barang hasil pelanggaran, kini DJBC juga langsung menyita kendaraan atau alat angkut yang digunakan dalam kegiatan penyelundupan.

Kebijakan tersebut diyakini mampu memberikan efek jera karena membuat biaya operasional pelaku penyelundupan menjadi lebih tinggi.

Dengan demikian, peredaran barang ilegal diharapkan dapat ditekan sekaligus melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat.

Bea Cukai Siapkan Sistem Pengawasan Berbasis AI

Selain memperketat penindakan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga tengah mempercepat transformasi digital.

DJBC mengembangkan sistem pengawasan berbasis Artificial Intelligence (AI) untuk membantu mendeteksi aktivitas ekspor-impor yang berisiko tinggi, menganalisis potensi pelanggaran secara otomatis, serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan di pelabuhan dan bandara.

Pemerintah menargetkan sistem tersebut mulai diterapkan dalam waktu dekat sebagai bagian dari modernisasi pelayanan kepabeanan.

Restrukturisasi Internal Jadi Kunci Reformasi

Pembenahan tidak hanya dilakukan melalui teknologi, tetapi juga melalui perubahan organisasi.

Sejak awal 2026, Kementerian Keuangan melakukan penyegaran terhadap sejumlah pejabat strategis di lingkungan DJBC.

Langkah ini bertujuan memperkuat tata kelola, meningkatkan integritas aparatur, serta mempercepat transformasi birokrasi.

Purbaya menilai kepemimpinan baru di Bea Cukai mampu mendorong budaya kerja yang lebih profesional dan akuntabel sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.

Penerimaan Bea dan Cukai Terus Mengalami Pertumbuhan

Perbaikan kinerja DJBC juga tercermin dari meningkatnya penerimaan negara.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga akhir Semester I 2026 penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp152 triliun, naik 3,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp147 triliun.

Realisasi tersebut telah mencapai 45,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp335 triliun.

Pemerintah memperkirakan penerimaan kepabeanan dan cukai hingga akhir tahun dapat mencapai sekitar Rp320,6 triliun atau sekitar 95,4 persen dari target APBN.

Meski belum memenuhi target secara penuh, angka tersebut tetap lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2025 yang sebesar Rp300,3 triliun.

Pemerintah Optimistis Reformasi DJBC Berlanjut

Pemerintah optimistis berbagai langkah reformasi yang dilakukan DJBC akan terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat pengawasan terhadap arus barang, menekan praktik penyelundupan, serta mengoptimalkan penerimaan negara.

Dengan dukungan transformasi digital, pembenahan organisasi, dan pengawasan yang lebih ketat,

Bea Cukai diharapkan mampu menjadi institusi yang semakin profesional, transparan, dan adaptif dalam menghadapi tantangan perdagangan internasional.