Desil 9-10 Bakal Dilarang Beli BBM Subsidi, Bahlil: Jangan Ambil Hak Rakyat!
HAIJAKARTA.ID- Pemerintah tengah mengkaji aturan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar lebih tepat sasaran.
Salah satu opsi yang dibahas adalah membatasi akses masyarakat dari kelompok ekonomi paling mampu atau desil 9-10 terhadap BBM subsidi, termasuk Pertalite.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, masyarakat yang secara ekonomi sudah tergolong mampu seharusnya tidak ikut menikmati BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi kelompok yang membutuhkan.
Menurut Bahlil, subsidi pemerintah semestinya diberikan kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya.
“Yang kaya-kaya yang sudah mampu itu jangan mengambil hak rakyat,” kata Bahlil, sebagaimana dikutip Kompas.com, Rabu (19/8/2026).
Bahlil menjelaskan, berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), desil 9 dan 10 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
Sebaliknya, kelompok desil 1 hingga 5 berada pada tingkat kesejahteraan lebih rendah dan menjadi prioritas penerima berbagai bantuan pemerintah.
Meski demikian, pemerintah belum menetapkan larangan pembelian Pertalite berdasarkan desil tersebut. Bahlil menyebut mekanisme pembatasan masih dalam tahap kajian.
“Pembatasan Pertalite, sekarang kita masih dalam kajian,” ujarnya.
Pemerintah Ingin Subsidi Lebih Tepat Sasaran
Wacana tersebut juga mendapat dukungan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menilai masyarakat yang masuk kelompok ekonomi paling atas tidak semestinya mendapatkan manfaat dari subsidi BBM.
Purbaya menekankan bahwa kebijakan yang sedang dipertimbangkan bukan semata-mata pembatasan konsumsi, melainkan memastikan subsidi diterima kelompok yang memang menjadi sasaran pemerintah.
“Yang desil 10, orang-orang kaya itu enggak berhak beli,” kata Purbaya, Selasa (18/8/2026).
Pemerintah tengah mencari formula yang dapat membuat subsidi BBM lebih efektif sekaligus menjaga kesehatan fiskal negara.
Pembahasan ini menjadi semakin penting karena harga minyak dunia bergerak fluktuatif di tengah ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Jika konsumsi BBM bersubsidi terus meningkat tanpa pengendalian, beban anggaran negara berpotensi semakin besar.
Konsumsi BBM Subsidi Meningkat
Data yang dikutip Kompas.com menunjukkan adanya perubahan pola konsumsi BBM sepanjang semester I 2026.
Volume penyaluran BBM bersubsidi tercatat meningkat 7,8 persen menjadi sekitar 7.989,5 ribu kiloliter. Pada periode yang sama, konsumsi BBM nonsubsidi justru mengalami penurunan.
Pergeseran tersebut terlihat dari meningkatnya pangsa Pertalite dari 75,4 persen menjadi 80,3 persen. Sementara itu, pangsa Pertamax turun dari 23,2 persen menjadi 18,8 persen.
Head of Center of Food, Energy, and Sustainable Development (CFESD) INDEF Indra Abra Tallatov menilai perubahan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan harga semakin memengaruhi keputusan konsumen dalam memilih BBM.
Menurutnya, perpindahan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi perlu menjadi perhatian pemerintah.
Pasalnya, peningkatan beban subsidi dan biaya energi dapat berdampak terhadap daya saing industri serta aktivitas perekonomian nasional.
Batas Pembelian BBM Subsidi Saat Ini
Selain wacana penggunaan data desil untuk menentukan penerima subsidi, pemerintah saat ini juga menerapkan pembatasan volume pembelian BBM subsidi.
Untuk kendaraan biasa, pembelian BBM subsidi dibatasi maksimal 50 liter per hari. Sementara itu, bus dan truk memiliki batas pembelian hingga 200 liter per hari.
Namun, aturan tersebut berbeda dengan rencana pembatasan berdasarkan kondisi ekonomi masyarakat.
Jika kebijakan berbasis desil diterapkan, pemerintah perlu menyiapkan sistem verifikasi agar masyarakat yang berhak tetap dapat memperoleh BBM subsidi tanpa mengalami kesulitan.
Karena itu, pemerintah masih mengkaji mekanisme yang dinilai paling tepat sebelum menerapkannya.
Bukan Sekadar Melarang Orang Kaya
Persoalan BBM subsidi bukan hanya mengenai siapa yang boleh membeli. Pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga ketersediaan BBM bersubsidi sekaligus mengendalikan anggaran negara.
Meningkatnya konsumsi Pertalite di tengah menurunnya penggunaan BBM nonsubsidi menjadi salah satu alasan pemerintah mengevaluasi kembali skema subsidi.
Jika kelompok masyarakat yang secara ekonomi mampu ikut menikmati subsidi, anggaran yang seharusnya dapat diarahkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah berpotensi tidak optimal.
Karena itu, pemerintah mendorong agar subsidi benar-benar diberikan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Meski wacana larangan bagi desil 9-10 kembali mencuat, hingga kini belum ada keputusan final mengenai kapan dan bagaimana kebijakan tersebut akan diterapkan.
Pemerintah masih melakukan kajian terhadap mekanisme pembatasan Pertalite berdasarkan data sosial ekonomi masyarakat.
