DPR Desak Empat Jenderal Polri Tersangka Kasus Penyadapan Prabowo Dijerat Hukuman Mati!

HAIJAKARTA.ID- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin, mendesak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengambil langkah tegas terhadap empat jenderal Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), Safaruddin meminta agar keempat tersangka tidak hanya diproses menggunakan pasal terkait penyadapan dan akses ilegal, tetapi juga dipertimbangkan untuk dijerat dengan pasal makar.

Bahkan, mantan Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Wakabaintelkam) Polri tersebut secara terbuka meminta agar para tersangka dikenakan ancaman hukuman mati apabila unsur tindak pidana makar dapat dibuktikan.

Safaruddin menilai, pengusutan perkara tersebut harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri siapa pihak yang diduga memberikan perintah dan mengendalikan kegiatan penyadapan.

Menurutnya, proses penegakan hukum seharusnya dimulai dari pihak yang diduga menjadi pemberi perintah atau memiliki posisi paling tinggi dalam rangkaian peristiwa tersebut.

Ia juga meminta agar mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo lebih dahulu dimintai pertanggungjawaban sebelum penanganan perkara terhadap pihak lainnya dilanjutkan.

Safaruddin bahkan menyoroti proses pemeriksaan etik terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution yang sebelumnya dikabarkan telah menjalani sidang etik dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Menurut Safaruddin, penanganan perkara tidak boleh hanya berfokus pada personel yang berada di bawah, sementara pihak yang diduga memberikan instruksi harus diperiksa secara serius.

Kasus Dugaan Penyadapan Libatkan Empat Jenderal Polri

Kasus ini mencuat setelah kepolisian mengungkap dugaan penyadapan ilegal yang diduga menargetkan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.

Berdasarkan perkembangan penyidikan yang disampaikan Kapolri dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, terdapat empat perwira tinggi Polri yang ditetapkan sebagai tersangka.

Keempatnya yakni mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Kapolri mengungkapkan, dugaan penyadapan tersebut memiliki sejumlah tahapan, mulai dari pemberian perintah, proses persiapan perangkat, pelaksanaan penyadapan, penyampaian hasil kepada pihak yang diduga menjadi pengguna, hingga penghapusan data elektronik.

Penyidik juga tengah mendalami dugaan adanya perintah yang disampaikan secara lisan maupun melalui komunikasi grup WhatsApp tanpa dilengkapi dokumen permohonan penyidikan maupun laporan polisi.

Polri Dalami Dugaan Tindak Pidana Makar

Selain dugaan penyadapan ilegal dan akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, Polri juga mulai melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan adanya unsur tindak pidana makar dalam perkara tersebut.

Kapolri Suyudi Ario Seto menyampaikan bahwa penyelidikan dilakukan untuk memastikan apakah terdapat unsur perbuatan atau pemufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintahan.

Namun, ia menegaskan bahwa dugaan makar masih membutuhkan pendalaman dan pembuktian tersendiri.

Dugaan penyadapan maupun akses ilegal tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai tindak pidana makar.

Penyidik akan menelusuri tujuan penyadapan, pihak yang memberikan perintah, serta kemungkinan adanya pihak lain yang mengetahui atau terlibat dalam kegiatan tersebut.

Desakan Safaruddin ini menambah perhatian publik terhadap perkembangan kasus dugaan penyadapan yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi Polri.

Komisi III DPR RI pun meminta agar seluruh proses penanganan perkara dilakukan secara transparan, profesional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga kini, proses hukum tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. 

Penjatuhan hukuman hanya dapat dilakukan setelah seluruh unsur tindak pidana terbukti melalui proses peradilan.