DPR Sepakati 4 Langkah Efisiensi PrograM MBG, Potensi Hemat APBN Hingga Rp40 Triliun!
Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
HAIJAKARTA.ID- Komisi IX DPR RI menyetujui empat langkah efisiensi yang diajukan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah tersebut diperkirakan mampu menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp40 triliun, tanpa menghilangkan tujuan utama program dalam meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat.
Kesepakatan tersebut tercapai dalam rapat kerja antara Komisi IX DPR RI dan Badan Gizi Nasional.
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menilai strategi efisiensi yang dipaparkan pimpinan baru BGN merupakan langkah yang tepat untuk memastikan penggunaan anggaran negara menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.
Menurutnya, empat skema efisiensi yang diusulkan memiliki dampak yang cukup besar terhadap penghematan belanja negara.
Ia menyebut BGN juga telah berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program, baik untuk tahun anggaran 2026 maupun rencana pelaksanaan pada 2027.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional mengusulkan pagu anggaran Program Makan Bergizi Gratis tahun 2027 sebesar Rp270 triliun, meningkat sekitar Rp2 triliun dibandingkan anggaran tahun 2026 yang mencapai Rp268 triliun.
Namun, melalui langkah efisiensi tersebut, kebutuhan anggaran diperkirakan dapat ditekan secara signifikan.
Komisi IX DPR RI memberikan waktu selama dua pekan kepada BGN untuk menyelesaikan simulasi dan perhitungan rinci mengenai skema penghematan tersebut.
Hasil evaluasi akan kembali dibahas dalam rapat lanjutan sebagai dasar penetapan anggaran final program MBG tahun depan.
Empat Langkah Efisiensi Program MBG
Langkah pertama adalah melakukan evaluasi terhadap jumlah penerima manfaat. Salah satu opsi yang sedang dikaji yakni tidak lagi memberikan program MBG kepada seluruh siswa SMA atau sederajat yang jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 11 juta orang.
Evaluasi dilakukan agar bantuan lebih difokuskan kepada kelompok yang dinilai paling membutuhkan.
Langkah kedua ialah mengurangi frekuensi penyaluran makanan bergizi. Jika selama ini makanan disalurkan selama 25 hari dalam satu bulan atau enam hari setiap pekan, ke depan distribusi direncanakan hanya berlangsung pada hari Senin hingga Jumat atau sekitar 20 hari dalam sebulan.
Dengan demikian, penyaluran tidak dilakukan saat hari libur nasional maupun masa libur sekolah.
Langkah ketiga berkaitan dengan evaluasi insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selama ini setiap SPPG memperoleh insentif sebesar Rp6 juta per hari secara merata.
Ke depan, besaran insentif akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang benar-benar dilayani sehingga dinilai lebih proporsional dan efisien.
Sementara langkah keempat adalah menerapkan sistem klasterisasi terhadap SPPG.
Dalam skema ini, setiap dapur MBG akan dikelompokkan berdasarkan kapasitas operasional dan kinerjanya.
Dengan sistem tersebut, besaran dukungan anggaran maupun insentif tidak lagi disamaratakan, melainkan disesuaikan dengan kemampuan dan cakupan layanan masing-masing.
DPR Tekankan Efisiensi Tanpa Mengurangi Manfaat Program
Komisi IX DPR menegaskan bahwa efisiensi bukan berarti mengurangi tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis.
Optimalisasi anggaran justru diharapkan membuat program semakin tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.
Karena menggunakan anggaran negara yang sangat besar, DPR meminta setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Ke depan, hasil evaluasi Badan Gizi Nasional akan menjadi dasar dalam penyusunan anggaran final Program Makan Bergizi Gratis tahun 2027.
Pemerintah dan DPR berharap strategi efisiensi tersebut mampu menjaga keberlanjutan program sekaligus mengurangi beban APBN hingga sekitar Rp40 triliun.
