DPRD DKI Dorong Pemanfaatan Air Laut untuk Atasi Ancaman Kekeringan Jakarta!
HAIJAKARTA.ID- Ancaman kekeringan di sejumlah wilayah DKI Jakarta mendorong DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan air bersih.
Salah satu opsi yang diusulkan adalah memanfaatkan teknologi desalinasi untuk mengolah air laut menjadi air tawar yang dapat digunakan masyarakat.
Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin menyampaikan bahwa pemanfaatan teknologi desalinasi perlu mulai dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi menghadapi potensi kekurangan air bersih.
Menurutnya, teknologi tersebut sudah diterapkan di wilayah Kepulauan Seribu sehingga dapat menjadi salah satu alternatif yang dikembangkan lebih lanjut.
Usulan tersebut disampaikan di tengah kondisi cuaca kering yang melanda sejumlah wilayah Jakarta.
Suhud menilai persoalan ketersediaan air bersih perlu diantisipasi sejak awal dan tidak menunggu sampai masyarakat mengalami krisis air.
“Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi ya, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar. Saya kira itu juga harus sudah mulai dicoba dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan Jakarta ini kekurangan air bersih,” ujar Suhud, Kamis (17/9/2026).
Menurut Suhud, kekeringan berpotensi berlangsung cukup lama sehingga dapat memberikan dampak terhadap aktivitas masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu menyiapkan sejumlah alternatif sumber air yang dapat dimanfaatkan apabila pasokan air bersih mengalami tekanan.
Ia juga menekankan pentingnya langkah preventif. Persiapan, menurutnya, perlu dilakukan sebelum kondisi kekurangan air semakin meluas sehingga pemerintah memiliki pilihan sumber air dan mekanisme distribusi yang lebih siap.
Jakarta Masuk Status Awas Kekeringan
Kekhawatiran tersebut sejalan dengan peringatan dini yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Dalam peringatan dini kekeringan meteorologis Dasarian II September 2026, sejumlah wilayah DKI Jakarta tercatat berada dalam kategori Awas.
Wilayah tersebut meliputi Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.
Periode peringatan berlangsung pada 11–20 September 2026. BMKG juga mencatat kondisi atmosfer Indonesia masih relatif kering.
Dalam analisis dinamika atmosfer Dasarian I September, sekitar 80,7 persen wilayah Indonesia atau 564 Zona Musim (ZOM) telah memasuki musim kemarau. DKI Jakarta termasuk wilayah yang sedang mengalami musim kemarau.
Kondisi tersebut turut dipengaruhi oleh fenomena El Niño yang berada pada kategori sangat kuat. BMKG mencatat indeks ENSO rata-rata tiga bulanan untuk periode Juli-September berada pada angka 2,6, yang menunjukkan kondisi El Niño sangat kuat.
Curah Hujan Diprediksi Masih Rendah
Tekanan terhadap ketersediaan air juga perlu diperhatikan karena BMKG memprakirakan sebagian besar wilayah Indonesia masih menghadapi curah hujan rendah hingga menengah pada periode Dasarian II September hingga Dasarian I Oktober 2026.
Khusus Dasarian II September, curah hujan kurang dari 50 milimeter per dasarian diprakirakan terjadi di Pulau Jawa, termasuk Jakarta.
BMKG juga menyebut pengaruh El Niño diprakirakan masih bertahan hingga awal 2027. Kondisi atmosfer yang relatif kering tersebut dapat meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah wilayah.
Pemprov DKI Sudah Siapkan Antisipasi
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan sejumlah persiapan menghadapi musim kemarau.
BPBD DKI Jakarta sebelumnya menyatakan telah menyiagakan 1.027 personel dan 29 mobil tangki untuk menghadapi dampak musim kemarau, termasuk kekeringan dan potensi gangguan ketersediaan air bersih.
Kesiapsiagaan tersebut dipersiapkan karena musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga September 2026.
Pemprov DKI juga mengantisipasi berbagai dampak lain, seperti kebakaran dan penurunan kualitas udara.
BPBD DKI menyebut kesiapsiagaan dilakukan melalui pemantauan wilayah yang berisiko, kesiapan sarana dan prasarana, distribusi air bersih, serta koordinasi lintas instansi.
Dengan adanya usulan pemanfaatan teknologi desalinasi, wacana penyediaan air bersih Jakarta kini tidak hanya berkaitan dengan distribusi air saat terjadi kekeringan, tetapi juga bagaimana pemerintah menyiapkan sumber air alternatif untuk menghadapi kondisi iklim yang semakin menantang.
Pemanfaatan air laut melalui teknologi desalinasi dapat menjadi salah satu opsi yang dikaji lebih lanjut, terutama bagi wilayah Jakarta yang memiliki akses langsung terhadap sumber air laut.
Namun, penerapannya tentu membutuhkan kajian mengenai teknologi, kapasitas produksi, biaya pengolahan, kualitas air hasil desalinasi, hingga dampak lingkungan.
Untuk saat ini, usulan DPRD DKI tersebut menjadi bagian dari dorongan agar pemerintah daerah melakukan langkah antisipatif lebih awal dalam menghadapi potensi tekanan terhadap ketersediaan air bersih di Jakarta.
