DPRD DKI Jakarta Soroti Penundaan Pencairan KJP Plus, Sebut Masyarakat Kena Prank
Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
HAIJAKARTA.ID – Komisi E DPRD DKI Jakarta mempertanyakan konsistensi Dinas Pendidikan (Disdik) terkait pencairan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang mengalami beberapa kali penundaan.
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Muhammad Thamrin, menyebut bahwa penundaan ini telah membuat masyarakat dan anggota dewan merasa “terkena prank” atau gurauan.
“Semua kena ‘prank’,” kata Muhammad Thamrin saat rapat kerja dengan Disdik DKI Jakarta, Rabu (13/3/2024).
Thamrin mengungkapkan kekecewaannya atas pengumuman Disdik yang beberapa kali mengubah jadwal pencairan, mulai dari Januari, Februari, hingga Maret 2024.
Ia menekankan perlunya kejelasan dan kepastian dari Disdik terkait waktu pencairan KJP Plus.
“Jangan janji melulu. Saya capek juga mengikuti masalah KJP,” ujarnya.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Yudha Permana, menambahkan bahwa penundaan ini menunjukkan kurangnya keseriusan Disdik.
Ia menyoroti kemudahan Disdik dalam mengumumkan jadwal pencairan, namun realisasinya jauh dari harapan.
“Ternyata sekarang sudah tanggal 12, belum ada kabar pasti. Pada saat menyampaikan, sangat mudah sekali seolah-olah ini prosesnya cepat, mudah, efektif, efisien. Tapi ternyata, saya melihat penundaan lama sekali. Kita butuh transparansi,” tegas Yudha.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menetapkan 705.000 siswa sebagai penerima KJP Plus pada Maret 2024, meningkat dari 523.622 siswa pada bulan sebelumnya.
Gubernur Jakarta, Pramono Anung, berharap pencairan dapat dilakukan sebelum Lebaran 1446 Hijriah/2024.
“Mudah-mudahan pada akhir Maret ini sebelum Lebaran sudah bisa kami bagikan,” kata Pramono Anung.
Penundaan pencairan KJP Plus ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat dan DPRD DKI Jakarta.
Mereka menuntut transparansi dan kepastian dari Disdik terkait jadwal pencairan bantuan pendidikan ini.
