Gibran Rakabuming Raka Diisukan Mundur Sore Ini, DPR Mulai Bahas Hak Menyatakan Pendapat Terkait Pemakzulan!

HAIJAKARTA.ID- Kabar mengenai kemungkinan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya menjadi perhatian publik pada Selasa (10/11/2026). 

Isu tersebut mencuat di tengah dinamika politik nasional, menyusul rencana DPR RI menindaklanjuti polemik surat keterangan penyetaraan ijazah pendidikan Gibran melalui mekanisme hak menyatakan pendapat (HMP).

Informasi mengenai dugaan pengunduran diri tersebut pertama kali diberitakan Suara.com berdasarkan keterangan seorang sumber di lingkungan pemerintahan. 

Dalam pemberitaan itu disebutkan bahwa Gibran berpotensi menyampaikan pengunduran diri pada Selasa sore apabila DPR menyepakati langkah politik untuk memulai proses pemakzulan terhadap dirinya.

Meski demikian, kabar tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya. 

Hingga berita ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari Gibran Rakabuming Raka mengenai rencana pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden.

Isu ini berkembang menjelang pembukaan masa sidang DPR RI yang menjadi perhatian berbagai pihak. 

Salah satu persoalan yang ikut disorot adalah tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran.

DPR Mulai Pertimbangkan Hak Menyatakan Pendapat

Persoalan dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi pembahasan di lingkungan parlemen. 

Sejumlah anggota DPR disebut tengah mempertimbangkan penggunaan hak menyatakan pendapat sebagai salah satu mekanisme konstitusional untuk merespons persoalan tersebut.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, sebelumnya menyampaikan bahwa pembicaraan informal lintas fraksi mulai mengarah pada penggunaan hak menyatakan pendapat.

Menurut Khozin, hampir seluruh partai telah melakukan pembahasan awal mengenai kemungkinan penggunaan hak tersebut.

Namun, perkembangan pembahasan itu belum serta-merta berarti DPR telah mengambil keputusan resmi untuk memulai proses pemakzulan.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya juga menyampaikan bahwa pimpinan DPR belum membahas secara resmi usulan pemakzulan Gibran. 

Pihaknya masih menunggu pembukaan masa sidang dan dokumen lengkap putusan Mahkamah Agung sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pimpinan DPR telah menerima berbagai masukan dari fraksi-fraksi terkait penggunaan hak menyatakan pendapat. 

Masukan tersebut selanjutnya akan diproses dengan mempertimbangkan mekanisme dan tata cara yang berlaku.

Tiga Tokoh PSI Mundur di Tengah Dinamika Politik

Perkembangan politik tersebut juga beriringan dengan kabar pengunduran diri tiga tokoh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang saat ini memiliki jabatan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ketiga tokoh tersebut adalah Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka. Mereka mengumumkan pengunduran diri dari partai pada Senin (9/11/2026).

Giring Ganesha yang menjabat sebagai Wakil Menteri Kebudayaan menyampaikan bahwa keputusannya meninggalkan PSI didasari pertimbangan pribadi. 

Ia mengaku terdapat sejumlah hal yang sudah tidak lagi sejalan dengan perjuangan politiknya.

Sementara itu, Raja Juli Antoni mengundurkan diri dari jabatan Sekretaris Jenderal PSI sekaligus seluruh aktivitas kepartaian. 

Ia menyebut ingin lebih berkonsentrasi menjalankan tugas sebagai Menteri Kehutanan dalam membantu pemerintahan Presiden Prabowo.

Adapun Isyana Bagoes Oka yang menjabat sebagai Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga juga mengajukan pengunduran diri dari kepengurusan PSI.

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep telah menerima keputusan ketiganya. 

Kaesang menyampaikan bahwa pengabdian kepada negara harus menjadi prioritas dibandingkan kepentingan partai politik.

Meski pengunduran diri tiga tokoh tersebut terjadi berdekatan dengan perkembangan isu Gibran, belum ada keterangan resmi yang membuktikan bahwa keputusan mereka berkaitan langsung dengan wacana pemakzulan Wakil Presiden.

Pengunduran Diri Gibran Masih Sebatas Isu

Kabar kemungkinan Gibran mundur pada Selasa sore masih perlu dicermati secara hati-hati. 

Informasi tersebut berasal dari sumber pemerintahan dan belum disertai pengumuman langsung dari pihak Wakil Presiden.

Di sisi lain, penggunaan hak menyatakan pendapat oleh DPR merupakan bagian dari mekanisme konstitusional yang memiliki tahapan dan ketentuan tersendiri. 

Persetujuan untuk menindaklanjuti suatu usulan tidak otomatis membuat seorang Wakil Presiden langsung kehilangan jabatannya.

Proses pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden juga melibatkan mekanisme konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi dan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai persyaratan yang berlaku.

Dengan demikian, perkembangan sidang DPR dan sikap resmi Gibran masih menjadi hal yang ditunggu publik. 

Masyarakat diharapkan tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa Wakil Presiden telah memutuskan mundur sebelum terdapat pernyataan resmi dari pihak terkait.

Dinamika politik ini pun menjadi perhatian karena menyangkut posisi Wakil Presiden, hubungan antarlembaga negara, serta pelaksanaan mekanisme konstitusi di Indonesia.