Isu Gibran Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wapres, Istana dan DPR Jadi Sorotan!

HAIJAKARTA.ID- Kabar mengenai Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang disebut-sebut mengajukan pengunduran diri dari jabatannya menjadi perhatian publik pada Selasa (10/11/2026).

Isu tersebut mencuat di tengah meningkatnya polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran yang belakangan menjadi pembahasan di ranah hukum maupun politik.

Beredar informasi mengenai pertemuan khusus antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 

Dalam laporan tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi disebut memberikan tanggapan terkait kabar pengunduran diri tersebut.

Namun, informasi mengenai pengajuan pengunduran diri dan isi pertemuan Presiden Prabowo dengan Gibran masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut. 

Belum terdapat pernyataan langsung dari Gibran yang dapat memastikan kabar tersebut.

Di sisi lain, Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya turut memberikan tanggapan mengenai isu yang sama. 

Puan meminta masyarakat agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan maupun berspekulasi mengenai kemungkinan Gibran meninggalkan jabatan wakil presiden.

Puan menegaskan bahwa hingga Selasa (10/11/2026), Gibran masih berstatus sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

"Selama belum ada pernyataan resminya, kita tunggu saja," demikian pernyataan Puan.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat menyikapi perkembangan politik secara tenang dan tidak membangun keresahan berdasarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya.

Polemik Ijazah Gibran Menjadi Perhatian Politik

Munculnya isu pengunduran diri Gibran tidak terlepas dari polemik mengenai dokumen pendidikan yang belakangan kembali menjadi sorotan.

Persoalan tersebut berkembang setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA atas nama Gibran Rakabuming Raka.

Putusan MA tersebut menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek perkara tidak sah dan batal demi hukum.

Perkembangan itu kemudian memunculkan berbagai respons dari kalangan politik, termasuk dorongan agar DPR menggunakan mekanisme konstitusional untuk menyikapi persoalan tersebut.

Sejumlah anggota DPR juga dikabarkan mulai mengumpulkan dukungan untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik yang melibatkan Wakil Presiden Gibran.

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera sebelumnya menyampaikan bahwa jumlah anggota dewan yang mendukung usulan tersebut terus bertambah.

Meski demikian, proses tersebut tetap harus mengikuti mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DPR Minta Publik Tidak Berspekulasi

Puan Maharani menegaskan bahwa DPR belum menerima pernyataan resmi mengenai pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden.

Menurutnya, masyarakat sebaiknya menunggu perkembangan dan informasi resmi dari pihak terkait daripada membangun berbagai asumsi mengenai sesuatu yang belum terjadi.

Pernyataan tersebut menjadi penting di tengah ramainya pembahasan mengenai posisi Gibran, terutama setelah munculnya dorongan politik dan perkembangan perkara hukum terkait dokumen pendidikannya.

Hingga berita ini disusun, belum ada kepastian bahwa Gibran benar-benar telah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI.

Publik masih menunggu penjelasan resmi dari Gibran, Istana Kepresidenan, maupun lembaga terkait untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar.