Heru Budi Nyatakan Jakarta Masih Berstatus Ibu Kota Sampai Hari Ini, Begini Alasannya
Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
HAIJAKARTA.ID – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono angkat bicara soal isu yang menyebut Jakarta saat ini bukan lagi Ibu Kota sejak 15 Februari lalu. Heru pun memastikan informasi itu tidaklah benar.
Menurut Heru, pemindahan status Ibu Kota tak bisa hanya berdasarkan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang sudah diundangkan sejak 15 Februari 2022 lalu. Jakarta akan berubah statusnya usai Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) disahkan.
Sampai saat ini, UU DKJ masih dibahas di tingkat DPR RI. Belum ada keputusan akhir mengenai regulasi yang mengatur kewilayahan Jakarta usai tak lagi menyandang status Ibu Kota.
“Proses undangan-undang DKJ-nya kan belum ada masih sedang proses, tentunya kan ini masih kota,” ujar Heru di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (8/3/2024).
Oleh karena itu, Heru memastikan Jakarta masih berstatus Ibu Kota sampai UU tersebut rampung.
“Masih, (Jakarta) masih daerah khusus Ibu Kota,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas. Ia menjelaskan bahwa UU Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara habis statusnya pada 15 Februari lalu. Ini merupakan implikasi dari UU tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang telah diundangkan sejak 15 Februari 2022.
“RUU DKI itu dia kehilangan statusnya tanggal 15 Februari kemarin. Kan itu implikasi dari Undang-undang IKN. Iya dua tahun (setelah UU IKN diundangkan). Nah, (UU DKI) itu kan berakhir 15 Februari,” ujar Supratman di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024).
Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya juga mengumumkan perubahan status Daerah Khusus Ibu Kota menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Sri Mulyani mengatakan Undang-Undang (UU) No. 3 Tahun 2022 Ibu Kota Negara – mengamanatkan perlunya mengganti UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Pemindahan Ibu Kota Negara berdasarkan UU IKN mengubah status Jakarta yang semula “Daerah Khusus Ibukota” diarahkan menjadi “Daerah Khusus Jakarta” (DKJ),” kata Sri Mulyani, Jumat (15/9/2023).
Pada UU IKN, Pasal 41 ayat 2 tertulis, ‘Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia diubah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ini.’
Status Jakarta sebagai ibukota sendiri baru bisa tergantikan oleh Nusantara di Kalimantan apabila Keputusan Presiden terkait terbit. Hal itu sebagaimana tertulis dalam Pasal 41 ayat 1 UU IKN:
“Sejak ditetapkannya Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ketentuan Pasal 3, Pasal 4 kecuali fungsi sebagai daerah otonom, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.
