Kabinet Prabowo Digugat ke MK, Pemohon Minta Jumlah Kementerian Dibatasi Maksimal 34!

Foto: Istimewa

Foto: Istimewa
HAIJAKARTA.ID- Susunan kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki jumlah kementerian cukup besar kini menjadi objek gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Dua advokat mengajukan permohonan pengujian undang-undang agar jumlah kementerian dalam pemerintahan kembali dibatasi maksimal sebanyak 34 kementerian.
Gugatan tersebut dilayangkan oleh Syamsul Jahidin dan Dimas Yoga Pratama.
Keduanya mempersoalkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan tanpa menetapkan batas maksimal secara tegas.
Dalam permohonannya, para pemohon meminta agar ketentuan tersebut ditinjau kembali.
Mereka menilai penghapusan batas maksimal jumlah kementerian berpotensi menimbulkan persoalan hukum, terutama berkaitan dengan pengelolaan anggaran negara dan efektivitas penyelenggaraan birokrasi.
Menurut para pemohon, kebebasan Presiden dalam menentukan jumlah kementerian memang menjadi bagian dari kewenangan dalam menyusun kabinet.
Namun, kewenangan tersebut dinilai tetap perlu memiliki batasan agar tidak menimbulkan pembengkakan struktur pemerintahan yang berujung pada peningkatan pengeluaran negara.
Mereka juga menilai bertambahnya jumlah kementerian dapat berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya warga negara yang turut membiayai penyelenggaraan pemerintahan melalui pembayaran pajak.
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam gugatan tersebut adalah pembentukan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto yang disebut memiliki 49 kementerian.
Para pemohon menilai jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan batas maksimal 34 kementerian yang sebelumnya berlaku.
Kondisi ini dianggap memperluas ruang diskresi Presiden dalam membentuk struktur pemerintahan tanpa adanya pembatasan jumlah yang jelas.
Dalam dokumen permohonan yang dikutip dari laman resmi Mahkamah Konstitusi pada Kamis (19/11/2026), para pemohon menyampaikan keberatan terhadap penghapusan batas maksimal tersebut.
"Penghapusan batas maksimal jumlah kementerian memperluas ruang diskresi Presiden secara signifikan yang termanifestasi dalam pembentukan 49 kementerian yang jauh melampaui batas sebelumnya, menimbulkan beban APBN dan potensi inefisiensi birokrasi," tulis dokumen permohonan tersebut.
Para pemohon berpandangan bahwa semakin besar struktur kabinet, semakin besar pula kebutuhan anggaran untuk mendukung operasional pemerintahan.
Pengeluaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan keberadaan kementerian, tetapi juga mencakup kebutuhan pejabat dan perangkat birokrasi di dalamnya.
Selain mempermasalahkan jumlah kementerian, gugatan ini juga menyoroti konsekuensi anggaran yang muncul akibat bertambahnya struktur pemerintahan.
Para pemohon menilai pembentukan kementerian baru berpotensi meningkatkan belanja rutin negara.
Penambahan tersebut mencakup kebutuhan anggaran untuk menteri, wakil menteri, serta pembentukan berbagai badan dan lembaga baru yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.
Menurut mereka, peningkatan belanja birokrasi yang bersifat jangka panjang dapat mengurangi keleluasaan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan masyarakat dan sektor pembangunan lainnya.
Kekhawatiran tersebut juga dikaitkan dengan kondisi fiskal Indonesia.
Dalam permohonannya, para pemohon menyinggung proyeksi defisit APBN 2026 yang diperkirakan mencapai 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Mereka menilai pembengkakan struktur kabinet perlu menjadi perhatian karena berpotensi menambah tekanan terhadap keuangan negara.
"Dampak pembengkakan kabinet terhadap anggaran negara karena adanya penambahan jumlah menteri, wakil menteri, dan lembaga baru dalam pemerintahan menciptakan beban pengeluaran rutin yang bersifat jangka panjang yang berdampak terhadap kehidupan pemohon kehilangan hak konstitusionalnya," tulis dokumen permohonan tersebut.
Permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara tersebut telah tercatat di Mahkamah Konstitusi.
Berdasarkan informasi dalam dokumen permohonan, gugatan itu memperoleh Tanda Terima Registrasi Permohonan Nomor 429/PUU-XXIV/2026 pada 16 November 2026.
Melalui permohonan tersebut, Syamsul Jahidin dan Dimas Yoga Pratama pada intinya mempersoalkan tidak adanya batas maksimal jumlah kementerian dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.
Mereka menginginkan adanya pembatasan jumlah kementerian maksimal 34 agar pembentukan kabinet tetap memperhatikan prinsip kepastian hukum, efektivitas birokrasi, serta kemampuan keuangan negara.
Meski demikian, permohonan tersebut masih merupakan gugatan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.
Oleh karena itu, permintaan pembatasan jumlah kementerian belum dapat dianggap sebagai keputusan hukum yang telah berlaku.
Perkembangan perkara selanjutnya akan bergantung pada proses pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi.