Pemprov DKI Tetapkan UMP 2027 Jakarta Rp6,13 Juta Naik 7,10 Persen!

Foto: Istimewa

Foto: Istimewa
HAIJAKARTA.ID- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp6.136.941.
Kebijakan tersebut ditandatangani langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melalui Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026 pada Kamis (20/11/2026).
Besaran UMP Jakarta 2027 mengalami kenaikan sebesar Rp407.065 atau sekitar 7,10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sebagai perbandingan, UMP DKI Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp5.729.876.
Dengan penetapan tersebut, pekerja di Jakarta akan mendapatkan standar upah minimum yang lebih tinggi pada 2027.
Kenaikan ini menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga kesejahteraan tenaga kerja sekaligus mempertahankan keberlangsungan aktivitas dunia usaha.
“Penetapan UMP 2027 ini mencerminkan komitmen Gubernur Pramono Anung untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan iklim usaha yang sehat di Jakarta,” ujar Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim.
Menurutnya, kebijakan pengupahan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan buruh, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi dunia usaha agar iklim ekonomi di Jakarta tetap sehat.
Dalam proses penetapannya, Pemprov DKI Jakarta berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Selain itu, penetapan tersebut juga mengacu pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026.
Kebijakan ini disebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan, khususnya dalam memperkuat kepastian hukum, menjamin pemenuhan hak pekerja, serta meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja.
Melalui landasan regulasi tersebut, pemerintah berupaya memastikan penetapan upah minimum dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kondisi perekonomian.
Proses penyusunan rekomendasi UMP DKI Jakarta 2027 dilakukan melalui mekanisme tripartit yang melibatkan tiga unsur utama, yakni pemerintah, pekerja, dan pengusaha.
Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) bekerja bersama Dewan Pengupahan dalam membahas besaran kenaikan upah minimum.
Pembahasan tersebut turut melibatkan perwakilan Serikat Pekerja atau Serikat Buruh serta organisasi pengusaha.
Seluruh unsur terkait diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan dan masukan sebelum rekomendasi UMP ditetapkan.
Rangkaian pembahasan dilakukan melalui sejumlah rapat dan kajian intensif sebagai bagian dari Program Kerja Dewan Pengupahan Tahun 2026.
Beberapa aspek yang menjadi bahan pertimbangan meliputi evaluasi kondisi pengupahan, kajian ekonomi, serta berbagai masukan dari para pemangku kepentingan.
Dalam menentukan besaran UMP 2027, terdapat sejumlah indikator ekonomi dan ketenagakerjaan yang menjadi bahan perhitungan.
Indikator tersebut antara lain nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL), tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu atau alfa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pertimbangan tersebut diperlukan agar penetapan upah minimum tidak hanya memperhatikan kebutuhan pekerja dalam memenuhi biaya hidup, tetapi juga memperhitungkan kemampuan dunia usaha dan kondisi perekonomian daerah.
Dengan demikian, kebijakan kenaikan UMP diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pekerja tanpa mengabaikan keberlanjutan kegiatan usaha di Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta berharap keputusan mengenai UMP 2027 dapat memberikan kepastian bagi pekerja maupun pelaku usaha dalam mempersiapkan kegiatan ekonomi sepanjang tahun mendatang.
Kenaikan sebesar 7,10 persen tersebut sekaligus menjadi salah satu kebijakan pengupahan yang diharapkan mampu mendukung peningkatan kesejahteraan tenaga kerja di Ibu Kota.