Karhutla Kalimantan Makin Meluas, Puan Soroti Dampak hingga ke Negara Tetangga!
HAIJAKARTA.ID- Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan kembali menjadi perhatian serius.
Selain mengancam kesehatan dan aktivitas masyarakat di dalam negeri, kabut asap akibat karhutla juga disebut telah memberikan dampak hingga ke negara tetangga.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bergerak lebih cepat dan serius menangani karhutla yang terjadi di Kalimantan.
Ia mengingatkan agar Indonesia tidak kembali menghadapi keberatan atau nota protes dari negara-negara tetangga akibat kabut asap yang melintasi batas wilayah.
Puan menyampaikan bahwa dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan.
Kabut asap juga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara di kawasan.
“Beberapa kali kita pernah mendapat nota protes dari negara tetangga akibat dampak karhutla,” ujar Puan dalam keterangannya pada Jumat (21/8/2026).
Ratusan Sekolah di Malaysia Terdampak
Puan menyoroti dampak lintas batas yang mulai dirasakan negara tetangga. Malaysia dilaporkan harus meliburkan ratusan sekolah akibat kondisi udara yang terdampak kabut asap, sementara Singapura meminta warganya meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak karhutla Indonesia.
Menurut Puan, pemerintah tidak seharusnya menunggu sampai negara sahabat kembali menyampaikan keberatan secara diplomatik.
Penanganan harus dilakukan sejak titik api terdeteksi agar kebakaran tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
Ia juga menekankan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api.
Pemerintah perlu menelusuri penyebab kebakaran serta memastikan pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan hukum.
“Setiap titik api harus diketahui siapa yang bertanggung jawab,” kata Puan.
BNPB Catat 1.487 Hotspot di Kalimantan
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan besarnya potensi ancaman karhutla di Kalimantan.
Berdasarkan pemantauan satelit NOAA-20 hingga Kamis (20/8/2026), terdapat 1.487 titik panas (hotspot) yang tersebar di lima provinsi di Kalimantan.
Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 767 titik.
Berikutnya Kalimantan Barat mencatat 560 titik, kemudian Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik, serta Kalimantan Utara sebanyak 3 titik.
BNPB menegaskan bahwa keberadaan hotspot merupakan indikator yang perlu diwaspadai karena dapat berpotensi berkembang menjadi kebakaran hutan dan lahan.
Pemerintah bersama pemerintah daerah terus melakukan pemantauan, pemetaan wilayah rawan, serta memperkuat kesiapsiagaan dan sarana pemadaman.
Masyarakat juga diminta tidak melakukan aktivitas pembakaran di kawasan yang rawan terbakar.
Jika menemukan kebakaran, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada otoritas setempat agar dapat ditangani sedini mungkin.
Kabut Asap Mulai Ganggu Aktivitas
Dampak karhutla juga mulai terasa pada aktivitas masyarakat. BNPB melaporkan kualitas udara di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sempat berada pada kategori ekstrem atau sangat tidak sehat akibat tingginya konsentrasi partikulat halus PM2.5.
Di Kalimantan Tengah, kabut asap bahkan berdampak terhadap aktivitas penerbangan. Penerbangan dari dan menuju Bandara Haji Muhammad Sidik Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara dilaporkan terdampak selama dua hari.
Sementara itu, aktivitas penerbangan di Bandara Singkawang, Kalimantan Barat, juga sempat dihentikan sementara pada Jumat (21/8) karena kabut asap membuat jarak pandang berada di bawah batas aman operasional penerbangan.
Pemerintah Perkuat Operasi Penanganan Karhutla
Di tengah meningkatnya perhatian terhadap karhutla, pemerintah menyatakan terus memperkuat operasi terpadu di sejumlah wilayah prioritas.
Penanganan melibatkan berbagai unsur, mulai dari Kementerian Kehutanan, BNPB, BMKG, pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat, relawan hingga pelaku usaha.
Kementerian Kehutanan juga mencatat perkembangan hotspot yang dinamis. Berdasarkan sistem pemantauan SiPongi, jumlah hotspot nasional yang terpantau dengan tingkat kepercayaan menengah dan tinggi turun dari 2.170 titik pada 19 Agustus menjadi 950 titik pada 20 Agustus 2026.
Namun, penurunan angka secara nasional tidak serta-merta menghilangkan ancaman di daerah tertentu.
Tingginya jumlah hotspot yang masih terdeteksi di Kalimantan membuat upaya pencegahan, pemadaman, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat tetap perlu diperkuat.
DPR Minta Penanganan Tidak Bersifat Reaktif
Puan menilai pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih menyeluruh. Penanganan karhutla harus mencakup pencegahan, deteksi dini, pemadaman cepat, perlindungan masyarakat, serta penindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara sengaja.
Karhutla juga tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan lingkungan. Dampaknya dapat merembet ke berbagai sektor, mulai dari kesehatan masyarakat, pendidikan, transportasi, kegiatan ekonomi hingga hubungan Indonesia dengan negara tetangga.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah didorong memastikan setiap titik panas segera ditindaklanjuti sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar dan menghasilkan kabut asap lintas batas.
