HAIJAKARTA.ID- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mempercepat realisasi pengadaan 35 rangkaian kereta rel listrik (KRL) baru untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat di wilayah Jabodetabek.

Percepatan pengadaan tersebut menjadi perhatian pemerintah lantaran kebutuhan armada KRL terus meningkat seiring bertambahnya jumlah pengguna Commuter Line.

Seluruh rangkaian yang masuk dalam program pengadaan ini ditargetkan dapat beroperasi pada 2027.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Allan Tandiono, menjelaskan bahwa rencana pengadaan 35 rangkaian KRL baru telah disusun sejak 2023.

Selain itu, terdapat dua rangkaian kereta yang direncanakan melalui skema retrofit atau peremajaan kereta yang sudah ada.

Namun, hingga menjelang akhir Oktober 2026, realisasi pengadaan tersebut masih belum sepenuhnya tuntas.

Berdasarkan data yang disampaikan Kemenhub, sebanyak 18 rangkaian KRL baru telah beroperasi melayani penumpang di lintas Jabodetabek.

“Pemerintah mendorong KAI segera memenuhi kebutuhan delapan rangkaian yang masih tersisa agar dapat segera digunakan untuk melayani masyarakat,” demikian pokok pernyataan Allan pada Selasa (27/10/2026).

18 Rangkaian KRL Baru Sudah Beroperasi

Dari total 35 rangkaian KRL baru yang direncanakan, sebanyak 11 rangkaian berasal dari China dan seluruhnya telah beroperasi.

Sementara itu, 16 rangkaian lainnya dipesan melalui PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA sebagai produsen kereta api dalam negeri.

Dari pesanan kepada INKA tersebut, tujuh rangkaian telah beroperasi, sedangkan sembilan rangkaian lainnya masih dalam proses penyelesaian produksi.

Dengan demikian, masih terdapat delapan rangkaian KRL baru yang pengadaannya perlu segera dipastikan untuk memenuhi target keseluruhan sebanyak 35 rangkaian.

Hingga kini, pilihan pengadaan untuk delapan rangkaian tersebut belum dipastikan, apakah akan dipenuhi melalui produksi INKA atau melalui impor kereta baru.

Kemenhub menegaskan bahwa keputusan tersebut perlu segera ditindaklanjuti agar proses pemenuhan armada tidak semakin tertunda.

KAI Diminta Perjelas Nasib Dua Rangkaian Retrofit

Selain menyoroti delapan rangkaian KRL baru, Kemenhub juga meminta KAI memberikan kepastian mengenai rencana pengadaan dua rangkaian melalui skema retrofit.

Pemerintah ingin mengetahui apakah kedua rangkaian tersebut tetap akan menjalani peremajaan melalui INKA atau justru diganti dengan pembelian kereta baru.

Kepastian tersebut diperlukan agar perencanaan pengadaan armada dapat berjalan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan operasional Commuter Line Jabodetabek.

Dengan demikian, terdapat dua hal yang menjadi perhatian, yakni penyelesaian pengadaan 35 rangkaian KRL baru dan kepastian mekanisme pemenuhan dua rangkaian tambahan melalui skema retrofit atau pengadaan kereta baru.

Kebutuhan Peremajaan Armada KRL Semakin Mendesak

Penambahan KRL baru juga berkaitan dengan kebutuhan peremajaan armada yang telah beroperasi selama puluhan tahun.

Kemenhub mencatat sekitar 100 rangkaian KRL memiliki usia lebih dari 30 tahun sehingga perlu mendapat perhatian untuk proses penggantian atau peremajaan.

Di sisi lain, jumlah pengguna Commuter Line Jabodetabek terus bertambah setiap tahun.

Kondisi tersebut membuat ketersediaan armada menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kelancaran layanan transportasi publik.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis.com, jumlah penumpang KRL Jabodetabek pada 2025 mencapai sekitar 357 juta orang.

Sementara itu, jumlah penumpang pada 2026 diproyeksikan mencapai 374 juta orang hingga akhir tahun.

Dalam jangka panjang, jumlah pengguna KRL bahkan diperkirakan dapat menembus 600 juta penumpang pada 2036.

Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap transportasi massal yang andal dan memadai akan semakin besar.

Karena itu, penambahan rangkaian baru diharapkan dapat mendukung kapasitas pelayanan sekaligus membantu proses peremajaan armada lama.

Anggaran Pengadaan Disebut Sudah Tersedia

Dari sisi pendanaan, Kemenhub menyatakan dukungan anggaran untuk pengadaan kereta telah tersedia melalui penyertaan modal negara (PMN) yang bersumber dari APBN.

KAI tercatat menerima PMN sebesar Rp2 triliun pada 2024 dan Rp1,8 triliun pada 2025. Sementara itu, tambahan PMN sebesar Rp1,5 triliun direncanakan untuk 2026 guna mendukung pengadaan sarana perkeretaapian.

Sebelumnya, kebutuhan anggaran untuk memenuhi pengadaan 35 rangkaian KRL baru beserta dua rangkaian retrofit diperkirakan mencapai Rp9,18 triliun.

Pemenuhan kebutuhan dana tersebut direncanakan turut didukung oleh kas internal PT KAI Commuter dan pinjaman perbankan.

Ketersediaan pendanaan diharapkan dapat membantu mempercepat realisasi pengadaan, meskipun penentuan skema pengadaan dan penyelesaian rangkaian yang belum beroperasi masih perlu ditindaklanjuti.

Kemenhub berharap seluruh rangkaian yang telah direncanakan dapat direalisasikan sesuai target pada 2027.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjawab kebutuhan perjalanan masyarakat Jabodetabek yang semakin tinggi sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan transportasi umum.