KJP Plus hingga Sekolah Swasta Gratis, Pemprov DKI Perluas Akses Pendidikan untuk Warga!
HAIJAKARTA.ID- KJP Plus hingga sekolah swasta gratis, Pemprov DKI Jakarta terus sektor pendidikan melalui berbagai program bantuan untuk masyarakat.
Langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh anak di Jakarta mendapatkan akses pendidikan yang layak tanpa terkendala masalah ekonomi.
Beragam program pendidikan kini dijalankan Pemprov DKI, mulai dari Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), sekolah swasta gratis, hingga program pemutihan ijazah bagi warga yang ijazahnya tertahan.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa pendidikan menjadi salah satu fokus utama pembangunan di ibu kota.
Menurutnya, Jakarta memiliki target menjadi contoh pengembangan pendidikan nasional.
Dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Balai Kota Jakarta, Pramono menyampaikan bahwa Pemprov DKI telah menggratiskan sebanyak 103 sekolah swasta di Jakarta.
Selain itu, program bantuan pendidikan lain seperti KJP Plus, KJMU, pemutihan ijazah, serta pembangunan infrastruktur sekolah juga terus diperkuat.
“Dengan berbagai program ini, kami optimistis Jakarta dapat menjadi role model pendidikan di Indonesia,” ujar Pramono.
Ribuan Mahasiswa Terima Bantuan KJMU
Pemprov DKI Jakarta juga telah menyalurkan bantuan pendidikan melalui program KJMU Tahap I Tahun 2026 kepada 15.825 mahasiswa. Total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp142,4 miliar.
Program tersebut ditujukan untuk membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
Sementara itu, program pemutihan ijazah hadir untuk membantu warga yang ijazah sekolahnya tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengatakan bahwa ijazah memiliki arti penting bagi masa depan masyarakat.
“Bagi banyak warga, ijazah bukan sekadar dokumen, tetapi menjadi kunci untuk mendapatkan pekerjaan, melanjutkan pendidikan, dan memperbaiki taraf hidup keluarga,” kata Rano.
KJP Plus Disalurkan ke Lebih dari 700 Ribu Siswa
Untuk program KJP Plus Tahap I Tahun 2026, Pemprov DKI telah menyalurkan bantuan kepada 707.477 peserta didik di berbagai jenjang pendidikan.
Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp1,62 triliun. Penerima bantuan berasal dari tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), hingga Sekolah Luar Biasa (SLB).
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, berharap bantuan tersebut mampu meningkatkan semangat belajar para siswa serta membuka kesempatan pendidikan yang lebih merata.
“Program ini diharapkan dapat membantu peserta didik terus berprestasi dan memiliki kesempatan yang sama dalam meraih masa depan lebih baik,” ujarnya.
DPRD DKI Apresiasi Program Pendidikan
Program perluasan akses pendidikan yang dijalankan Pemprov DKI turut mendapat dukungan dari DPRD DKI Jakarta.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Rani Mauliani, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menghadirkan sekolah swasta gratis dan bantuan pendidikan lainnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk menekan angka putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.
Namun demikian, Rani mengingatkan agar program sekolah gratis tetap memperhatikan kualitas pendidikan, kesiapan kurikulum, tenaga pengajar, hingga transparansi pengelolaan sekolah.
“Program ini harus tepat sasaran dan tetap menjaga standar mutu pendidikan,” katanya.
Warga Merasa Terbantu
Program pendidikan Pemprov DKI juga dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Salah satunya Fauzan, warga Klender sekaligus alumni SMA Dian Persada, yang mengaku terbantu melalui program pemutihan ijazah. Ia kini dapat menggunakan ijazahnya untuk mencari pekerjaan.
“Alhamdulillah saya sangat senang. Sekarang saya bisa melamar kerja dan membantu keluarga,” ungkap Fauzan.
Hal serupa disampaikan Siti Syahrani, penerima bantuan KJP Plus. Ia mengaku bantuan tersebut sangat membantu kebutuhan sekolahnya, termasuk pembayaran SPP dan perlengkapan pendidikan.
Komitmen Tingkatkan Akses Pendidikan
Melalui berbagai program pendidikan tersebut, Pemprov DKI Jakarta menegaskan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh warga, khususnya masyarakat kurang mampu.
Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan generasi muda yang lebih berkualitas, berdaya saing, dan memiliki masa depan yang lebih baik.
