HAIJAKARTA.ID- Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengembangkan layanan Transjakarta Laut untuk menjangkau wilayah Kepulauan Seribu mendapat perhatian dari kalangan legislatif.

Anggota DPRD DKI Jakarta meminta agar pengembangan transportasi laut tersebut benar-benar mengutamakan kebutuhan mobilitas masyarakat, bukan sekadar menjadi proyek pencitraan.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Ramly H.I. Muhamad, mengapresiasi rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam memperluas jangkauan pelayanan transportasi hingga ke wilayah kepulauan.

Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut dirancang berdasarkan kebutuhan nyata warga yang sehari-hari bergantung pada transportasi laut.

Menurut Ramly, masyarakat Kepulauan Seribu membutuhkan layanan angkutan laut yang terjadwal, rutin, dan dapat diandalkan untuk mendukung aktivitas sehari-hari, mulai dari bekerja, bersekolah, hingga mengakses berbagai layanan publik.

“Kami apresiasi Gubernur untuk membuktikan seluruh kemampuan buat Kepulauan Seribu, namun bukan berarti Kepulauan Seribu ini menjadi salah satu etalase,” kata Ramly dalam keterangannya pada Jumat (9/10/2026).

Warga Kepulauan Seribu Butuh Transportasi Laut yang Rutin

Ramly menilai, keberhasilan pengembangan Transjakarta Laut tidak cukup diukur dari tersedianya armada atau dibukanya rute baru.

Menurutnya, aspek keteraturan jadwal dan kemudahan akses masyarakat juga perlu menjadi perhatian utama pemerintah.

Ia mencontohkan layanan transportasi laut dengan interval keberangkatan sekitar 15 menit sekali sebagai gambaran layanan yang dapat mempermudah mobilitas warga.

Meski demikian, penerapan frekuensi tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan penumpang, kondisi pelayaran, kapasitas armada, serta kelayakan operasional.

Kepastian jadwal dinilai penting mengingat karakteristik Kepulauan Seribu berbeda dengan wilayah daratan Jakarta.

Masyarakat yang hendak menuju pusat aktivitas di pulau lain maupun daratan Jakarta membutuhkan transportasi yang dapat diandalkan agar perjalanan tidak terhambat oleh keterbatasan pilihan angkutan.

Selain itu, layanan yang teratur berpotensi membantu masyarakat mengakses pendidikan, fasilitas kesehatan, pusat perdagangan, serta kesempatan kerja.

Transportasi laut yang semakin mudah dijangkau juga dapat mendukung kegiatan ekonomi warga dan pergerakan wisatawan di Kepulauan Seribu.

Pemprov DKI Diminta Tetap Memperhatikan Transportasi Darat

Selain menyoroti rencana Transjakarta Laut, Ramly mengingatkan Pemprov DKI Jakarta agar tidak mengesampingkan kebutuhan transportasi masyarakat di wilayah daratan.

Menurutnya, pengembangan moda transportasi baru harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas layanan yang sudah tersedia.

Transportasi umum di Jakarta, termasuk layanan JakLingko dan angkutan pengumpan, tetap perlu mendapat perhatian agar masyarakat memperoleh akses perjalanan yang terjangkau dan mudah.

Ramly juga meminta agar pengelolaan layanan Transjakarta dilakukan secara profesional.

Dengan demikian, pengembangan usaha dan jangkauan layanan baru tetap sejalan dengan fungsi utama transportasi publik, yakni memberikan pelayanan yang aman, terjangkau, dan sesuai kebutuhan penumpang.

Perhatian terhadap transportasi darat juga menjadi penting agar rencana ekspansi Transjakarta tidak mengurangi kualitas pelayanan bus yang selama ini digunakan masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Transjakarta Laut Masih dalam Tahap Kajian

Sementara itu, rencana pengembangan Transjakarta Laut masih berada dalam tahap kajian.

Pemprov DKI Jakarta bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan PT Transportasi Jakarta tengah mematangkan berbagai aspek sebelum menentukan bentuk layanan yang akan diterapkan.

Sejumlah hal yang menjadi perhatian meliputi skema operasional, standar keselamatan pelayaran, kelayakan dermaga, penentuan rute, hingga penyesuaian tarif agar tetap terjangkau bagi masyarakat.

Pemerintah juga sedang mempertimbangkan alternatif pengelolaan, termasuk dasar regulasi dan model bisnis yang efisien serta berorientasi pada kebutuhan pelanggan.

Tahapan tersebut diperlukan untuk memastikan layanan dapat berjalan secara berkelanjutan, tanpa mengabaikan aspek keselamatan maupun kemampuan masyarakat dalam membayar tarif perjalanan.

Kelayakan infrastruktur menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan transportasi laut.

Kondisi dermaga, kesiapan armada, kapasitas penumpang, serta prosedur keselamatan perlu diperhitungkan agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan karakteristik perairan dan kebutuhan masyarakat Kepulauan Seribu.

Tujuh Fraksi DPRD DKI Disebut Mendukung Rencana Pengembangan

Pembahasan mengenai pengembangan transportasi laut terintegrasi tersebut turut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta pada Rabu (7/10/2026).

Dalam forum tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa rencana pengembangan layanan transportasi laut memperoleh dukungan dari tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta.

Dukungan tersebut menjadi salah satu pertimbangan bagi Pemprov DKI untuk melanjutkan kajian bersama Dishub DKI Jakarta dan PT Transportasi Jakarta.

Meski demikian, berbagai aspek teknis, kelembagaan, dan pembiayaan masih perlu dimatangkan sebelum layanan direalisasikan.

Pramono sebelumnya menyampaikan bahwa pengembangan Transjakarta Laut diarahkan untuk memperluas jangkauan transportasi publik hingga wilayah Kepulauan Seribu.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarpulau sekaligus menunjang kegiatan ekonomi masyarakat.

Pemprov DKI juga memastikan rencana ekspansi ke sektor transportasi laut tidak akan mengganggu operasional Transjakarta di darat.

Layanan bus pada koridor utama, nonkoridor, serta armada pendukung diharapkan tetap beroperasi secara optimal.