Pengusaha Tolak Penghentian MBG Saat Libur Sekolah, BGN Tetap Bertahan Demi Efisiensi Anggaran!
Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
HAIJAKARTA.ID- Kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah menuai keberatan dari kalangan pelaku usaha yang terlibat dalam program tersebut.
Para pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) menilai keputusan tersebut berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang cukup besar bagi mitra penyelenggara di berbagai daerah.
Meski mendapat protes, BGN menegaskan tetap menjalankan kebijakan tersebut karena dianggap sejalan dengan upaya efisiensi anggaran negara sekaligus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan tata kelola program MBG secara menyeluruh.
Dasar Kebijakan: Surat Edaran BGN Nomor 12 Tahun 2026
Penghentian sementara distribusi MBG selama periode libur sekolah diatur melalui Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Masa Libur Sekolah.
Dalam aturan tersebut, seluruh SPPG yang tidak beroperasi selama masa libur sekolah tidak akan menerima insentif operasional yang sebelumnya diberikan pemerintah.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan konsekuensi dari penghentian layanan selama masa libur.
“Apabila tidak ada distribusi MBG, maka SPPG yang tidak beroperasi juga tidak menerima insentif operasional,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Berdasarkan kalender pendidikan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), masa libur sekolah berlangsung mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026.
BGN Klaim Hemat Lebih dari Rp3 Triliun
Menurut BGN, penghentian sementara program selama hampir tiga pekan tersebut mampu menghasilkan efisiensi anggaran dalam jumlah signifikan.
Lembaga itu memperkirakan penghematan dari komponen insentif operasional SPPG mencapai lebih dari Rp3 triliun.
Perhitungan BGN menunjukkan efisiensi yang diperoleh mencapai sekitar Rp3,004 triliun selama periode libur sekolah.
Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk insentif harian SPPG sebesar Rp6 juta per unit tidak akan dikeluarkan selama layanan dihentikan.
Pemerintah menilai langkah ini menjadi bagian dari strategi penataan ulang program MBG setelah muncul berbagai evaluasi terkait pelaksanaan di lapangan dalam beberapa bulan terakhir.
Berbeda dengan Kebijakan Saat Ramadan
Kebijakan terbaru ini berbeda dengan pola yang pernah diterapkan sebelumnya pada masa Ramadan maupun periode libur sekolah sebelumnya.
Pada masa kepemimpinan Kepala BGN sebelumnya, distribusi makanan tetap dilakukan melalui sistem bundling atau paket yang dibawa pulang oleh peserta didik.
Namun, BGN saat ini memilih menghentikan distribusi secara penuh selama masa liburan.
Menurut Agustina, langkah tersebut diperlukan untuk melakukan standardisasi operasional, penataan tata kelola, audit internal, serta evaluasi terhadap berbagai aspek pelaksanaan program.
Selain efisiensi anggaran, periode libur sekolah dianggap sebagai waktu yang paling memungkinkan untuk melakukan pembenahan tanpa mengganggu aktivitas belajar mengajar.
GAPEMBI Soroti Dampak terhadap Relawan dan UMKM
Sebelum konferensi pers BGN berlangsung, GAPEMBI lebih dahulu menyampaikan penolakan terhadap surat edaran tersebut.
Ketua Umum DPP GAPEMBI Alven Stony menilai penghentian MBG tidak hanya berdampak pada pengelola SPPG, tetapi juga pada ribuan pekerja dan rantai pasok yang selama ini bergantung pada program tersebut.
Menurutnya, relawan yang bekerja di dapur-dapur MBG tidak akan memperoleh honor selama operasional dihentikan.
Selain itu, para pemasok bahan pangan seperti petani, peternak, pelaku usaha perikanan, hingga UMKM penyedia bahan makanan berpotensi mengalami kerugian karena berkurangnya permintaan secara mendadak.
GAPEMBI khawatir hasil produksi yang telah dipersiapkan untuk kebutuhan program MBG akan menumpuk dan tidak terserap pasar.
Pengusaha Pertanyakan Penghapusan Insentif
GAPEMBI juga menyoroti penghentian pembayaran insentif kepada SPPG selama masa libur sekolah.
Menurut organisasi tersebut, banyak mitra telah melakukan investasi dan menyiapkan sarana operasional berdasarkan skema kerja sama yang berjalan selama ini.
Alven mengibaratkan kondisi tersebut seperti pemilik bangunan yang menyewakan asetnya kepada pemerintah, namun kemudian diminta menghentikan pembayaran sewa secara sepihak selama masa tertentu.
Ia menilai keputusan tersebut seharusnya dikomunikasikan terlebih dahulu kepada seluruh mitra sebelum diterbitkan menjadi kebijakan resmi.
Karena itu, GAPEMBI menyatakan sikap menolak surat edaran tersebut dan membuka kemungkinan menempuh langkah hukum apabila diperlukan.
BGN: Kebijakan Tidak Mungkin Memuaskan Semua Pihak
Menanggapi keberatan para pengusaha, BGN menyatakan memahami adanya pihak yang merasa dirugikan.
Namun lembaga tersebut menegaskan bahwa setiap kebijakan publik harus mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas.
Menurut Agustina Arumsari, tujuan utama program MBG adalah memastikan penggunaan anggaran negara berjalan efektif dan tepat sasaran.
Ia menegaskan bahwa penghentian insentif selama masa tidak beroperasi merupakan hal yang wajar karena tidak ada layanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
Prinsip yang digunakan BGN adalah “no service, no pay” atau tidak ada pembayaran apabila tidak ada layanan yang dijalankan.
BGN juga menilai efisiensi anggaran yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan kepentingan kelompok tertentu yang terdampak oleh kebijakan tersebut.
Momentum Reformasi Program MBG
Di tengah berbagai sorotan terhadap pelaksanaan MBG, pemerintah saat ini memang tengah melakukan evaluasi besar-besaran terhadap program unggulan tersebut.
Sejumlah isu yang muncul belakangan antara lain dugaan penyimpangan anggaran, evaluasi terhadap kinerja dapur MBG, penataan ulang SPPG, hingga pembahasan mengenai efektivitas skema distribusi makanan kepada peserta didik.
Penghentian sementara selama masa libur sekolah menjadi bagian dari langkah reformasi yang sedang dilakukan BGN untuk memperkuat tata kelola program sebelum kembali berjalan pada tahun ajaran baru.
Meski menuai kritik dari sebagian mitra pelaksana, pemerintah menegaskan kebijakan tersebut tetap akan diberlakukan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
Pro dan Kontra Masih Berlanjut
Perdebatan mengenai penghentian MBG selama libur sekolah diperkirakan masih akan berlanjut dalam beberapa pekan ke depan.
Di satu sisi, pemerintah menilai langkah tersebut mampu menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah serta memberi ruang untuk melakukan pembenahan sistem.
Namun di sisi lain, para pelaku usaha, relawan, serta pemasok bahan pangan menilai kebijakan itu berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha dan mata pencaharian yang selama ini bergantung pada program MBG.
Ke depan, efektivitas kebijakan ini akan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai arah reformasi Program Makan Bergizi Gratis yang tengah dilakukan pemerintah.
