Media digital yang menyajikan informasi aktual dan informatif seputar Jakarta dan Nasional
Foto: Istimewa
HAIJAKARTA.ID- Bursa calon pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menjadi perhatian publik di tengah mencuatnya isu pengunduran diri dari jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut.M
HAIJAKARTA.ID- Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia menjadi perhatian publik. Pasalnya, meskipun tidak lagi menjabat sebagai orang nomor dua
HAIJAKARTA.ID- Suasana Istana Wakil Presiden di kawasan Jakarta Pusat mendadak ramai setelah Gibran Rakabuming Raka tiba di lokasi pada Kamis (12/11/2026). Kedatangan Gibran menjadi perhatian publik s
Media digital yang menyajikan informasi aktual dan informatif seputar Jakarta dan Nasional
HAIJAKARTA.ID- Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan banyak nama calon pengganti Gibran Rakabuming Raka apabila jabatan Wakil Presiden RI mengalami kekosongan.
Konstitusi secara tegas membatasi Presiden hanya dapat mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Ketentuan tersebut menjadi bagian penting dalam mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden untuk melanjutkan sisa masa jabatan pemerintahan periode 2024-2029.
Nantinya, dua nama yang diajukan Presiden akan dipilih oleh anggota MPR melalui sidang paripurna.
Aturan mengenai penggantian Wakil Presiden tersebut tercantum dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Dalam ketentuan itu disebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti paling lambat dalam waktu 60 hari.
Dengan demikian, Presiden Prabowo tidak dapat menentukan sendiri siapa yang akan menduduki posisi Wakil Presiden.
Kepala Negara hanya memiliki kewenangan mengusulkan dua kandidat, sedangkan keputusan akhir berada di tangan MPR RI.
Ketentuan tersebut sebelumnya juga dijelaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Ia menerangkan bahwa mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden harus mengikuti ketentuan konstitusi apabila terjadi kekosongan jabatan.
Lebih lanjut, mekanisme pemilihan Wakil Presiden pengganti juga diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.
Dalam aturan tersebut, MPR diwajibkan menggelar sidang paripurna paling lama 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Presiden juga harus menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden beserta dokumen persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna.
Setelah nama-nama kandidat diterima, MPR akan melakukan tahapan pemeriksaan persyaratan dan melanjutkan proses pemilihan sesuai mekanisme yang berlaku.
Dua kandidat yang diusulkan Presiden nantinya harus menyampaikan pernyataan kesiapan untuk dicalonkan di hadapan sidang paripurna MPR sebelum proses pemungutan suara dilakukan.
Kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih untuk mengisi kekosongan jabatan hingga berakhirnya masa pemerintahan.
Apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, pemilihan akan diulang satu kali.
Namun, jika hasilnya tetap imbang, Presiden berwenang menentukan salah satu dari kedua kandidat tersebut.
Dengan adanya ketentuan tersebut, Presiden Prabowo memiliki peran penting dalam menentukan dua nama yang akan diajukan kepada MPR.
Dua kandidat tersebut nantinya menjadi pilihan bagi anggota MPR untuk menentukan siapa yang paling tepat menduduki jabatan Wakil Presiden.
Mekanisme ini sekaligus menegaskan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden tidak dilakukan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat, melainkan melalui proses konstitusional di MPR berdasarkan dua nama yang diusulkan Presiden.
Seluruh tahapan tersebut bertujuan memastikan keberlangsungan pemerintahan tetap berjalan sesuai aturan hukum apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden di tengah masa jabatan.
