Prabowo Targetkan 700 BUMN Ditutup hingga Akhir 2026, Klaim Bisa Hemat Rp100 Triliun!
HAIJAKARTA.ID- Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah terus melakukan penataan terhadap badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai tidak memberikan keuntungan bagi negara.
Hingga saat ini, sebanyak 290 BUMN disebut telah ditutup karena dianggap tidak menguntungkan, memiliki kinerja buruk, hingga mengalami kerugian.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).
Menurut Prabowo, langkah penutupan terhadap ratusan BUMN tersebut telah memberikan dampak terhadap efisiensi anggaran pemerintah.
Ia menyebut penghematan yang telah diperoleh mencapai sekitar Rp50 triliun. “Dalam kurang 2 tahun pemerintahan yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak punya kinerja baik, yang rugi,” kata Prabowo.
Pemerintah, kata Prabowo, belum berhenti melakukan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan negara.
Ia menargetkan jumlah BUMN yang ditutup dapat mencapai sedikitnya 700 perusahaan hingga 31 Desember 2026.
Presiden memperkirakan kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan penghematan anggaran hingga sekitar Rp100 triliun.
Penghematan tersebut terutama berasal dari berkurangnya biaya rutin, termasuk belanja untuk jajaran direksi dan komisaris.
“Berarti harapan saya kita bisa menghemat Rp100 triliun dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris,” ujar Prabowo.
Anggaran Hemat Akan Dialihkan untuk Masyarakat
Prabowo menegaskan efisiensi terhadap perusahaan negara tersebut bukan semata-mata untuk mengurangi jumlah BUMN.
Dana yang berhasil dihemat diharapkan dapat dialihkan untuk membiayai berbagai kebutuhan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Ia mengatakan anggaran yang sebelumnya digunakan untuk biaya rutin perusahaan negara akan diarahkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
“Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat,” kata Prabowo.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah melakukan efisiensi sekaligus menata kembali pengelolaan perusahaan milik negara.
BUMN yang dinilai tidak sehat secara finansial maupun tidak menunjukkan kinerja yang baik menjadi bagian dari evaluasi pemerintah.
Dengan target hingga 700 BUMN yang ditutup sampai akhir 2026, pemerintah berharap pengeluaran rutin dapat ditekan dan ruang fiskal yang tersedia bisa dimanfaatkan untuk program-program yang lebih berdampak langsung kepada masyarakat.
