HAIJAKARTA.ID- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi aksi demonstrasi warga yang meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggratiskan tiket masuk Taman Margasatwa Ragunan dan kawasan wisata Ancol.

Menurut Pramono, tuntutan tersebut tidak bisa begitu saja dipenuhi karena kedua destinasi wisata itu membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan yang berkelanjutan.

Pramono mengaku heran dengan adanya tuntutan agar seluruh masyarakat dapat menikmati akses masuk ke Ancol dan Ragunan tanpa dipungut biaya.

Ia menegaskan, pengelolaan tempat wisata berskala besar memerlukan anggaran untuk menjaga fasilitas, merawat lingkungan, serta memastikan pelayanan kepada pengunjung tetap berjalan.

Ia menjelaskan, kebutuhan operasional menjadi salah satu pertimbangan penting mengapa tiket masuk kedua destinasi tersebut tidak dapat serta-merta digratiskan untuk semua orang.

“Makanya saya juga heran kalau kemudian ada permintaan untuk gratis bagi semua masyarakat, ya enggak mungkinlah untuk dipenuhi,” ujar Pramono, sebagaimana dikutip dalam pemberitaan mengenai tanggapannya terhadap tuntutan tersebut.

Biaya Operasional Jadi Pertimbangan

Menurut Pramono, pengelolaan Ancol dan Taman Margasatwa Ragunan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat rekreasi bagi masyarakat.

Kedua destinasi tersebut juga memerlukan perawatan rutin agar fasilitas tetap berfungsi dan pengunjung dapat menikmati wisata dengan nyaman.

Di Taman Margasatwa Ragunan, misalnya, pengelola perlu memperhatikan kebutuhan pakan satwa, kebersihan kandang, pemeliharaan lingkungan, serta berbagai kebutuhan pendukung kesejahteraan hewan.

Seluruh kebutuhan itu memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit dan harus dipenuhi secara berkelanjutan.

Sementara itu, kawasan wisata Ancol memiliki berbagai fasilitas rekreasi yang juga membutuhkan pemeliharaan, perawatan sarana dan prasarana, serta dukungan tenaga operasional.

Tanpa pengelolaan dan pendanaan yang memadai, kualitas pelayanan dan kenyamanan pengunjung berpotensi terganggu.

Atas pertimbangan tersebut, Pramono menilai bahwa kebijakan menggratiskan tiket masuk bagi seluruh pengunjung bukanlah sesuatu yang dapat diterapkan begitu saja tanpa memperhitungkan kebutuhan pengelolaan masing-masing destinasi.

Tiket Murah Belum Tentu Bisa Dihapus Sepenuhnya

Tuntutan penggratisan tiket masuk Ragunan dan Ancol turut memunculkan perbincangan mengenai akses masyarakat terhadap ruang rekreasi di Jakarta.

Di satu sisi, masyarakat tentu menginginkan tempat wisata yang terjangkau agar dapat dinikmati oleh berbagai kalangan.

Namun, di sisi lain, pengelola juga harus memastikan ketersediaan anggaran untuk membiayai operasional dan pemeliharaan fasilitas.

Terlebih, Ragunan memiliki tanggung jawab dalam pemeliharaan satwa yang kebutuhan hariannya tidak dapat dihentikan hanya karena kebijakan tiket masuk.

Karena itu, pembahasan mengenai keterjangkauan harga tiket perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan masyarakat, kebutuhan pengunjung, dan keberlanjutan pengelolaan tempat wisata.

Bagaimana dengan Akses Wisata bagi Masyarakat?

Pernyataan Pramono tersebut menjadi pengingat bahwa pengelolaan destinasi wisata publik membutuhkan perencanaan anggaran yang matang.

Kebijakan tarif tidak hanya berkaitan dengan biaya yang dibayarkan pengunjung, tetapi juga dengan kemampuan pengelola mempertahankan kualitas fasilitas dan layanan.

Meski demikian, upaya memperluas akses rekreasi masyarakat tetap dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah melalui berbagai skema yang sesuai dengan kemampuan anggaran dan ketentuan yang berlaku.

Misalnya, program promosi, potongan harga pada periode tertentu, atau kebijakan khusus bagi kelompok masyarakat tertentu apabila tersedia dan ditetapkan secara resmi.

Dengan demikian, persoalan tiket Ancol dan Ragunan bukan semata-mata mengenai gratis atau berbayar, melainkan juga bagaimana menyediakan ruang rekreasi yang terjangkau tanpa mengabaikan kebutuhan operasional dan pemeliharaannya.