HAIJAKARTA.ID- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik dan mengambil sumpah atau janji 368 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pelantikan yang berlangsung di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (14/10/2026) tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kompetensi aparatur sipil negara (ASN) sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Dari total 368 pejabat yang dilantik, sebanyak 282 orang merupakan tenaga pendidik atau guru. Pelantikan ini mencakup 16 jenis jabatan fungsional yang tersebar di 13 perangkat daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Dalam sambutannya, Pramono menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu fokus penting pembangunan Jakarta.

Menurutnya, guru memiliki peran strategis dalam membangun generasi yang berkualitas sekaligus memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para guru yang baru dilantik. Pramono menilai, peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu faktor yang mendukung posisi Jakarta sebagai kota dengan perkembangan pendidikan yang semakin baik.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada para guru, terutama guru fungsional yang baru dilantik hari ini. Karena Jakarta yang selama ini tidak pernah menjadi kota pelajar nomor satu, sekarang Jakarta menjadi kota pelajar nomor satu di seluruh Indonesia,” ujar Pramono, dikutip dari siaran pers Pemprov DKI Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Guru Diminta Ciptakan Lingkungan Sekolah yang Aman

Selain mendorong peningkatan kualitas pembelajaran, Pramono mengingatkan para guru agar turut memastikan lingkungan sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik.

Ia menekankan pentingnya upaya pencegahan terhadap berbagai bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan, termasuk perundungan atau bullying serta pelecehan seksual.

Menurutnya, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga harus menjadi ruang yang mendukung tumbuh kembang siswa secara optimal.

Peran guru dinilai tidak terbatas pada penyampaian materi pelajaran. Tenaga pendidik juga memiliki tanggung jawab dalam membangun karakter, menanamkan nilai-nilai positif, serta menciptakan suasana belajar yang mendukung perkembangan siswa.

Pendidikan juga dipandang sebagai salah satu jalan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Akses pendidikan yang semakin baik diharapkan dapat membuka peluang bagi keluarga kurang mampu untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi mereka.

Pemprov DKI Perkuat Akses Pendidikan dan Fasilitas Sekolah

Untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan, Pemprov DKI Jakarta terus menjalankan berbagai program yang berkaitan dengan perbaikan sarana pendidikan dan perluasan akses bantuan bagi masyarakat.

Sejumlah program yang disebutkan meliputi Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Sekolah Rakyat, serta penyiapan Beasiswa LPDP Jakarta.

Program-program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mendukung keberlanjutan pendidikan bagi masyarakat, termasuk peserta didik dan mahasiswa yang membutuhkan dukungan pembiayaan.

Dari sisi infrastruktur, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan rehabilitasi gedung sekolah guna menghadirkan fasilitas belajar yang lebih layak.

Berdasarkan keterangan dalam siaran pers tersebut, dari 19 gedung sekolah yang menjadi target rehabilitasi, sebanyak 18 gedung telah selesai dikerjakan, sementara satu gedung lainnya masih dalam proses pengerjaan.

Pembenahan fasilitas sekolah diharapkan dapat menunjang kegiatan belajar mengajar serta menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih memadai bagi siswa dan tenaga pendidik.

Pramono Ingatkan Jabatan sebagai Amanah

Tidak hanya menyoroti sektor pendidikan, Pramono juga mengingatkan seluruh pejabat fungsional yang baru dilantik agar menjalankan tugas dengan profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab.

Ia menegaskan bahwa jabatan yang diberikan kepada seorang ASN bukan sekadar posisi dalam struktur pemerintahan.

Jabatan tersebut merupakan amanah yang harus dijalankan sesuai ketentuan serta diarahkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan organisasi.

“Jabatan itu amanah dan sekaligus ujian. Kesempatan ini gunakanlah sebaik-baiknya. Saya berharap jabatan yang disandang bisa memberikan manfaat bagi orang banyak dan organisasi,” tegasnya.

Pesan tersebut menjadi pengingat bagi para pejabat yang baru dilantik untuk menjaga kualitas kinerja dan kepercayaan publik.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, profesionalisme aparatur dinilai penting agar pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Penguatan kompetensi juga diperlukan agar setiap pejabat mampu menjalankan fungsi sesuai bidang keahliannya.

Dengan demikian, pelantikan pejabat fungsional diharapkan tidak berhenti pada pengisian jabatan, tetapi turut mendorong peningkatan kualitas kerja di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai BKD DKI Raih Akreditasi 95,06

Dalam kesempatan yang sama, Pramono turut mengapresiasi capaian Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta yang memperoleh nilai akreditasi 95,06 dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.

Berdasarkan siaran pers Pemprov DKI Jakarta, nilai tersebut menjadi yang tertinggi di antara instansi peserta penilaian Batch II.

Pramono menilai capaian tersebut merupakan hasil dari kerja sama, pengelolaan manajemen yang lebih teratur, serta kontribusi berbagai pihak di lingkungan aparatur pemerintah daerah.

“Ini tidak mungkin kita dapatkan tanpa kerja keras, kebersamaan, manajemen yang lebih teratur, dan kontribusi seluruh ASN,” tuturnya.

Capaian akreditasi tersebut juga menjadi dorongan bagi jajaran ASN untuk terus meningkatkan kemampuan, menjaga integritas, serta memperkuat akuntabilitas dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Penilaian kompetensi aparatur memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan sumber daya manusia yang lebih terarah.

Dengan sistem penilaian yang baik, pemerintah diharapkan dapat terus mengembangkan kapasitas pegawai sesuai kebutuhan organisasi dan tuntutan pelayanan publik.

IPM Jakarta Capai 85,05

Pramono juga menyinggung capaian pembangunan manusia di Jakarta. Dalam keterangannya, ia menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta telah mencapai 85,05 dan berada di posisi tertinggi secara nasional.

Capaian tersebut menjadi salah satu indikator pembangunan manusia yang mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Meski demikian, peningkatan kualitas pembangunan manusia tetap membutuhkan dukungan kebijakan yang berkelanjutan dan pelaksanaan program yang tepat sasaran.

Penguatan kualitas tenaga pendidik, perbaikan fasilitas sekolah, perluasan akses bantuan pendidikan, serta peningkatan profesionalisme ASN menjadi sejumlah aspek yang berkaitan dengan upaya tersebut.

Melalui pelantikan 368 pejabat fungsional ini, Pemprov DKI Jakarta menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Kehadiran pejabat yang profesional dan berintegritas diharapkan mampu memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia Jakarta secara inklusif dan berkelanjutan.