Pramono Tolak Hutan Kota UI Dijadikan Sekolah Rakyat, Pemprov DKI Siapkan Dua Lokasi Alternatif!

Foto: Istimewa

Foto: Istimewa
HAIJAKARTA.ID- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menolak rencana pemanfaatan kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menilai kawasan tersebut perlu dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau dan direncanakan untuk dikembangkan menjadi kebun raya baru di Jakarta.
Penolakan tersebut disampaikan Pramono setelah dirinya menerima informasi mengenai rencana penggunaan kawasan tersebut dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul.
Pramono mengaku terkejut dengan adanya rencana tersebut. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta justru memiliki agenda untuk mengembangkan Hutan Kota UI sebagai kawasan hijau yang dapat memberikan manfaat ekologis sekaligus menjadi ruang publik bagi masyarakat.
"Intinya dimanfaatkan untuk kebun raya. Tetapi saya tidak setuju kalau kemudian tempat ini peruntukannya dialihkan," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ia menegaskan, kawasan Hutan Kota UI memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi salah satu ruang terbuka hijau yang lebih luas dan memiliki fungsi konservasi.
Karena itu, pemerintah daerah ingin menjaga peruntukan kawasan tersebut agar tetap sesuai dengan rencana pengembangan lingkungan perkotaan.
Meski menolak penggunaan Hutan Kota UI, Pemprov DKI Jakarta tetap menyiapkan alternatif lahan untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat.
Pramono menyebutkan, pemerintah daerah telah mengusulkan dua lokasi alternatif yang berada di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur.
Masing-masing lokasi tersebut memiliki luas lahan sekitar 2 hektare.
Kedua lokasi itu diharapkan dapat menjadi pilihan untuk pembangunan fasilitas pendidikan bagi masyarakat tanpa harus mengubah fungsi kawasan Hutan Kota UI.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa Pemprov DKI Jakarta tetap membuka ruang bagi pembangunan Sekolah Rakyat, tetapi menginginkan pemilihan lokasi yang tidak mengganggu rencana pengembangan ruang terbuka hijau.
Sementara itu, Universitas Indonesia turut memberikan penjelasan terkait rencana pemanfaatan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Pihak UI menegaskan bahwa lahan yang sebelumnya diusulkan sebenarnya berada di kawasan kampus sisi Jakarta, bukan di dalam area Hutan Kota UI.
Dengan demikian, terdapat perbedaan antara kawasan kampus yang menjadi usulan lokasi pembangunan dengan kawasan hutan kota yang selama ini memiliki fungsi sebagai ruang terbuka hijau.
Meski demikian, penentuan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat masih membutuhkan kajian dan penilaian lebih lanjut.
Hal tersebut diperlukan agar pemanfaatan lahan dapat disesuaikan dengan fungsi kawasan serta mempertimbangkan berbagai aspek lingkungan dan tata ruang.
Persoalan ini menjadi perhatian karena pembangunan fasilitas pendidikan perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga ketersediaan ruang terbuka hijau di Jakarta.
Ke depan, keputusan mengenai lokasi Sekolah Rakyat diharapkan dapat mempertimbangkan kebutuhan fasilitas pendidikan sekaligus menjaga keberlanjutan kawasan hijau di ibu kota.