Perairan Ujung Kulon Masuk Wilayah Usaha Pertambangan, Penetapan Kementerian ESDM Jadi Sorotan!

Foto: Istimewa

Foto: Istimewa
HAIJAKARTA.ID- Penetapan kawasan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) menjadi perhatian publik.
Kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut memunculkan perhatian terhadap status kawasan laut yang berada di sekitar salah satu wilayah konservasi penting di Indonesia.
Penetapan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM tentang Penetapan Wilayah Pertambangan di Provinsi Banten.
Keputusan itu diketahui mulai berlaku sejak Februari 2026.
Berdasarkan peta lampiran dalam keputusan tersebut, sejumlah kawasan perairan di sekitar Ujung Kulon ditampilkan menggunakan arsiran berwarna krem.
Dalam keterangan atau legenda peta, warna tersebut menunjukkan kategori Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Informasi ini menjadi sorotan karena lokasi yang masuk dalam peta wilayah pertambangan berada di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon.
Kawasan tersebut selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan konservasi alam yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati dan menjadi habitat badak jawa yang keberadaannya sangat dilindungi.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten, Ari James Faraddy, menjelaskan bahwa penetapan wilayah pertambangan tersebut telah melalui koordinasi dengan pemerintah daerah.
Menurut Ari, penetapan yang dilakukan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia itu telah dikoordinasikan dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
Ia juga menjelaskan bahwa dalam keputusan mengenai wilayah pertambangan di Provinsi Banten terdapat tiga kategori wilayah yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM.
Ketiga kategori tersebut meliputi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).
"Wilayah pertambangan di Banten ada tiga. Kemarin berdasarkan Kepmen ESDM, di Februari kemarin, kita ada tiga, yaitu WUP (Wilayah Usaha Pertambangan), WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat), dan WPN," ujar Ari James Faraddy.
Masuknya suatu kawasan ke dalam kategori Wilayah Usaha Pertambangan tidak serta-merta berarti kegiatan penambangan sudah berlangsung di lokasi tersebut.
WUP merupakan bagian dari penetapan wilayah pertambangan yang berkaitan dengan pengelolaan potensi sumber daya mineral dan batu bara.
Dengan demikian, penetapan wilayah tersebut perlu dibedakan dari pemberian izin usaha pertambangan maupun pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.
Meski demikian, keberadaan wilayah yang ditandai sebagai WUP di sekitar perairan Ujung Kulon tetap menjadi hal yang perlu dicermati.
Terlebih, kawasan tersebut berdekatan dengan taman nasional yang memiliki fungsi penting dalam perlindungan ekosistem dan kelestarian satwa liar.
Kejelasan mengenai batas wilayah, jenis potensi tambang, serta kemungkinan pemanfaatan kawasan menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai status dan peruntukan wilayah tersebut.
Taman Nasional Ujung Kulon merupakan kawasan konservasi yang memiliki nilai ekologis tinggi.
Selain menyimpan berbagai jenis flora dan fauna, kawasan ini juga dikenal sebagai habitat alami badak jawa (Rhinoceros sondaicus), salah satu satwa paling langka di dunia.
Karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam di sekitar kawasan tersebut perlu memperhatikan aspek lingkungan dan ketentuan perlindungan kawasan konservasi.
Penetapan perairan sekitar Ujung Kulon dalam peta wilayah pertambangan pun menjadi perhatian, terutama terkait bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dan apakah terdapat rencana kegiatan pertambangan yang berpotensi bersinggungan dengan kepentingan konservasi.
Hingga informasi ini disusun, penetapan sebagai WUP perlu dipahami sebagai penetapan wilayah dalam dokumen perencanaan pertambangan, bukan sebagai bukti bahwa aktivitas pertambangan telah dilakukan di kawasan tersebut.
Publik kini perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai cakupan wilayah yang ditetapkan, potensi komoditas tambang, serta mekanisme pengawasan agar pengelolaan sumber daya alam tetap sejalan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan.