Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi “Menuju Indonesia Bangkrut”, Soroti APBN hingga Kenaikan Harga BBM!
HAIJAKARTA.ID- Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” di Jakarta pada Jumat (12/6/2026).
Aksi yang diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) tersebut diikuti lebih dari 700 peserta yang menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Lima Tuntutan Utama Mahasiswa
Dalam aksi tersebut, massa mahasiswa membawa lima tuntutan yang menjadi fokus kritik terhadap pemerintah.
Tuntutan itu meliputi penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, penghentian militerisme di ranah sipil, dan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengakui serta mengevaluasi kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.
Menurut mahasiswa, berbagai persoalan tersebut saling berkaitan dengan kondisi ekonomi nasional yang saat ini dirasakan semakin berat oleh masyarakat.
Kritik terhadap Pengelolaan APBN
Ketua BEM UI, Yatalathof Imawan, menilai pengelolaan APBN dan kebijakan fiskal pemerintah belum berjalan secara efektif.
Ia menyoroti sejumlah program yang menyerap anggaran besar namun dianggap belum mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
Mahasiswa menilai transparansi penggunaan anggaran negara perlu ditingkatkan agar belanja pemerintah benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi publik.
Program MBG Jadi Sorotan
Salah satu isu yang paling banyak disoroti dalam aksi tersebut adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut BEM UI, program tersebut masih menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait pengalokasian anggaran dan prioritas penggunaan dana negara.
Mahasiswa berpendapat bahwa anggaran yang digunakan untuk program tersebut dapat dialihkan atau dioptimalkan untuk sektor pendidikan dan kesehatan yang dinilai lebih mendesak serta berdampak luas bagi masyarakat.
Selain MBG, massa aksi juga mengkritik pembangunan Koperasi Desa Merah Putih serta sejumlah program baru pemerintah yang dianggap membutuhkan evaluasi lebih lanjut.
Harga BBM dan Sembako Dinilai Membebani Masyarakat
Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Jundi Al Muhandis, mengatakan mahalnya harga kebutuhan pokok dan BBM menjadi salah satu alasan utama mahasiswa turun ke jalan.
Menurutnya, kondisi tersebut telah menekan daya beli masyarakat dalam beberapa waktu terakhir.
Ia menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap berbagai program yang menghabiskan anggaran besar dan mengarahkan kebijakan fiskal pada upaya menjaga stabilitas harga pangan serta energi.
Mahasiswa juga meminta pemerintah lebih fokus pada kebijakan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Tolak Militerisme di Jabatan Sipil
Selain isu ekonomi, demonstran turut menyuarakan penolakan terhadap meningkatnya keterlibatan unsur militer dalam berbagai jabatan sipil.
Mahasiswa menilai fenomena tersebut berpotensi mengurangi ruang demokrasi dan bertentangan dengan semangat reformasi yang selama ini menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Mereka meminta pemerintah tetap menjaga prinsip supremasi sipil dalam tata kelola pemerintahan.
Aksi Sempat Terkendala Blokade Aparat
Dalam pelaksanaannya, massa aksi sempat mengalami hambatan untuk mencapai titik demonstrasi akibat adanya penyekatan di beberapa lokasi oleh aparat keamanan.
Meski demikian, mahasiswa tetap berupaya melanjutkan aksi dan menyampaikan aspirasi mereka secara terbuka.
Demonstrasi berlangsung di bawah pengawalan aparat gabungan guna menjaga ketertiban dan keamanan selama kegiatan berlangsung.
Bagian dari Gelombang Kritik Mahasiswa 2026
Aksi “Menuju Indonesia Bangkrut” menjadi salah satu demonstrasi mahasiswa terbesar yang terjadi pada pertengahan tahun 2026.
Gelombang kritik dari kalangan mahasiswa dalam beberapa bulan terakhir banyak menyoroti isu ekonomi, pengelolaan APBN, kenaikan harga kebutuhan pokok, kebijakan energi, hingga arah pembangunan nasional.
Mahasiswa berharap pemerintah dapat membuka ruang dialog yang lebih luas dan melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan publik agar berbagai persoalan yang muncul dapat diselesaikan secara transparan dan demokratis.
