Roy Suryo Terancam 12 Tahun Penjara, Jaksa Dakwakan Pasal Berlapis dalam Kasus Ijazah Jokowi!

Foto: Istimewa

Foto: Istimewa
HAIJAKARTA.ID- Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo menghadapi ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).
Ancaman pidana tersebut muncul setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyusun dakwaan dengan sejumlah pasal berlapis terkait polemik tudingan ijazah palsu Jokowi.
Dalam perkara ini, Roy Suryo didakwa atas dugaan menyerang kehormatan dan nama baik Jokowi melalui penyebaran informasi mengenai keaslian ijazah sarjana yang diterbitkan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Dakwaan terhadap Roy Suryo dibacakan dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, 17 September 2026.
Jaksa menilai sejumlah pernyataan dan analisis yang disampaikan Roy melalui media digital telah menimbulkan kerugian immateriil bagi Jokowi.
Berdasarkan dakwaan jaksa, persoalan tersebut berkaitan dengan penyebaran tuduhan bahwa ijazah S-1 Jokowi tidak asli.
Jaksa juga mempersoalkan penggunaan analisis digital terhadap dokumen ijazah yang disebut tidak berasal langsung dari pemilik sah dokumen tersebut.
JPU menyebut Roy Suryo menggunakan metode Error Level Analysis (ELA) untuk menganalisis gambar ijazah.
Namun, menurut jaksa, proses tersebut dilakukan tanpa verifikasi, konfirmasi, maupun permintaan izin kepada Jokowi selaku pemilik dokumen.
Dalam surat dakwaannya, jaksa menggunakan sejumlah ketentuan hukum yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan manipulasi informasi elektronik.
Salah satu pasal yang didakwakan adalah Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Selain itu, pada dakwaan subsidair, Roy Suryo juga dijerat Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Jaksa turut mencantumkan Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) UU ITE terkait dugaan tindakan mengubah atau memindahkan informasi elektronik dan dokumen elektronik tanpa hak.
Dari sejumlah ketentuan tersebut, ancaman pidana maksimal yang disorot mencapai 12 tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar.
Namun, ancaman tersebut merupakan konsekuensi hukum dari dakwaan yang diajukan dan bukan berarti Roy Suryo telah dinyatakan bersalah.
Dalam persidangan sebelumnya, Roy Suryo menyatakan tidak akan menempuh penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice (RJ).
Ia juga menegaskan tidak mengakui perbuatan sebagaimana yang didakwakan jaksa.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa perkara ini masih akan berlanjut melalui proses pembuktian di pengadilan.
Jaksa nantinya harus menghadirkan saksi dan alat bukti untuk membuktikan seluruh unsur tindak pidana yang dituduhkan.
Kasus ini juga menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan polemik keaslian ijazah Jokowi yang telah berlangsung sejak beberapa waktu lalu.
Perkembangan terbaru pada Rabu, 18 November 2026, persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali membahas sejumlah keterangan saksi terkait dokumen ijazah Jokowi.
Tim kuasa hukum Roy Suryo bahkan meminta jaksa menghadirkan Dumatno Budi Utomo, sepupu Jokowi, yang disebut telah dua kali tidak memenuhi panggilan persidangan.
Pihak kuasa hukum menilai keterangan Dumatno diperlukan untuk mengklarifikasi persoalan foto yang dikaitkan dengan ijazah Jokowi.
Sementara itu, keterangan saksi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai dokumen ijazah yang digunakan dalam proses pencalonan Jokowi juga menjadi salah satu materi pembahasan dalam persidangan.
Dengan demikian, proses hukum terhadap Roy Suryo masih terus berjalan.
Majelis hakim nantinya akan menilai dakwaan, keterangan saksi, serta alat bukti yang dihadirkan oleh masing-masing pihak sebelum menjatuhkan putusan.
Hingga kini, Roy Suryo masih berstatus sebagai terdakwa dan belum dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.