Siswi SMPN 21 Surabaya Adukan Dugaan Pemeriksaan Haid Tak Pantas kepada Wali Kota Eri Cahyadi!

Foto: Istimewa

Foto: Istimewa
HAIJAKARTA.ID- Seorang siswi SMP Negeri 21 Surabaya mengadukan dugaan tindakan tidak pantas yang dialaminya saat menjalani pemeriksaan menstruasi di lingkungan sekolah kepada Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.
Peristiwa tersebut menjadi perhatian setelah siswi yang bersangkutan mengaku merasa tidak nyaman dengan cara pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang guru perempuan.
Berdasarkan informasi yang diterima Eri Cahyadi, peristiwa itu diduga terjadi pada Oktober 2026.
Dalam laporannya, siswi tersebut mengungkapkan bahwa pemeriksaan menstruasi dilakukan dengan cara meraba bagian luar rok.
Persoalan semakin menjadi perhatian setelah pada 30 Oktober 2026, guru yang bersangkutan disebut memberlakukan aturan pemeriksaan baru.
Siswi tersebut kemudian menyampaikan pengaduan langsung kepada Wali Kota Surabaya karena merasa keberatan dengan prosedur yang diterapkan.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Eri Cahyadi menginstruksikan Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk melakukan pengecekan langsung ke SMPN 21 Surabaya.
Langkah ini dilakukan guna mengetahui secara jelas kronologi kejadian sekaligus memastikan apakah prosedur pemeriksaan yang diterapkan di sekolah telah sesuai dengan ketentuan perlindungan peserta didik.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, kemudian melakukan konfirmasi kepada Kepala SMPN 21 Surabaya, Diaztiarni.
Dari keterangan kepala sekolah, pemeriksaan tersebut disebut berkaitan dengan upaya mengecek siswi yang tidak mengikuti salat Zuhur.
Meski demikian, kepala sekolah mengaku tidak mengetahui secara terperinci bagaimana praktik pemeriksaan menstruasi tersebut dilaksanakan oleh guru yang bersangkutan.
Dinas Pendidikan selanjutnya meminta klarifikasi langsung kepada guru yang melakukan pemeriksaan serta petugas Unit Kesehatan Sekolah (UKS).
Berdasarkan hasil klarifikasi awal, guru tersebut mengakui adanya kebijakan pemeriksaan terhadap siswi.
Kebijakan itu disebut dilatarbelakangi banyaknya siswi yang tidak mengikuti salat Zuhur dengan alasan sedang menstruasi.
Guru yang bersangkutan berdalih pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi siswi yang mengaku sedang haid.
Ia juga menyampaikan bahwa pemeriksaan dilaksanakan di ruangan tertutup dan dilakukan oleh guru perempuan.
Namun, alasan tersebut tidak serta-merta menghilangkan persoalan mengenai batas kewenangan sekolah dalam melakukan pemeriksaan terhadap kondisi tubuh peserta didik.
Pemeriksaan yang menyangkut bagian tubuh pribadi anak harus memperhatikan persetujuan, privasi, keamanan, serta martabat peserta didik.
Kasus ini kembali memunculkan perhatian mengenai pentingnya perlindungan anak di lingkungan pendidikan.
Sekolah memang memiliki tanggung jawab untuk membina kedisiplinan dan membentuk karakter peserta didik.
Akan tetapi, penerapan aturan sekolah tidak boleh dilakukan dengan cara yang berpotensi melanggar hak pribadi maupun menimbulkan rasa takut dan ketidaknyamanan pada siswa.
Pemeriksaan kondisi menstruasi juga merupakan persoalan yang berkaitan dengan privasi dan kesehatan reproduksi.
Karena itu, sekolah seharusnya mengedepankan pendekatan yang manusiawi, edukatif, dan menghormati hak setiap peserta didik.
Penanganan pengaduan tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai kronologi kejadian, prosedur yang diterapkan, serta langkah evaluasi yang akan dilakukan oleh pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa lingkungan sekolah harus menjadi ruang yang aman, nyaman, dan melindungi seluruh peserta didik, bukan justru membuat mereka merasa terancam atau kehilangan rasa aman.